BPKP Siap Dampingi OPD Jaga Akuntabilitas Keuangan

BANGGAE, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu mengatakan hal tersebut saat menyambangi inspektorat Kabupaten Majene. Menurutnya, peran APIP menjadi semakin penting saat terjadinya perubahan besar pelaksanaan anggaran pada tahun ini karena adanya pandemi Covid-19.

"APIP punya peran untuk pengawasan dan pengawalan atas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Majene," katanya seperti dikutip dari laman resmi BPKP, Senin (6/7/2020).

Hasoloan mengungkapkan penguatan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk belanja dalam rangka penanggulangan pandemi. Karena itu, APIP tidak hanya melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran, tetapi aktif melakukan pendampingan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan demikian, OPD tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program dalam rangka penanganan Covid-19 yang melingkupi banyak sektor kegiatan mulai dari kesehatan hingga pemulihan ekonomi lokal.

"Saat ini pengendalian yang ada juga semakin sedikit karena banyak pemangkasan pengadaan barang dan jasa. Di sinilah pentingnya peran APIP dalam melakukan pengawasan, baik melalui pendampingan, asistensi, bimbingan teknis, reviu maupun nanti melalui postaudit," tuturnya.

Selain itu, Hasoloan menekankan pentingnya tim inspektorat kabupaten turun ke lapangan untuk memastikan penyaluran belanja sosial kepada masyarakat tepat sasaran.

Dia menyebutkan APIP harus memastikan kelayakan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang ditetapkan. Jika di lapangan masih didapati warga yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maka harus segera diusulkan pembaruan SK penerima bantuan.

"Jadi dana untuk penanganan Covid-19 ini jangan ditunda-tunda, agar uang segera berputar di masyarakat. Terlebih di Sulawesi Barat ini perputaran ekonomi masih didominasi oleh pembelanjaan dari pemerintah daerah," terangnya. (Bsi)