Blak-blakan Soal Ruwetnya Perizinan di Indonesia, Jokowi: Lemas Saya

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih berbelitnya pengurusan perizinan penyelenggaraan acara atau event di Indonesia. Hal ini, menurutnya, yang menjadi dalang di balik gagalnya promotor musik mengundang artis-artis besar dunia untuk tampil di dalam negeri.

Jokowi lantas memberikan dua contoh pementasan musik. Pertama, Taylor Swift yang lebih memilih tampil selama 6 hari di Singapura. Kedua, Coldplay yang memberikan slot penampilan di Singapura 6 kali lebih banyak dari Indonesia. Padahal, Jokowi mengungkapkan, sebagian besar penonton pertunjukan di Singapura merupakan warga Indonesia.

"Masalah utama penyelenggaraan event di negara kita adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh-jauh hari. Jadi saya minta penyelenggara event ajukan izin jauh-jauh sebelumnya, 6 bulan, 1 tahun sebelumnya," kata Jokowi dalam peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, Senin (24/6/2024).

Penyelenggaraan event di Indonesia dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa gelaran forum internasional seperti IMF-World Bank Meeting pada 2018, G-20 Summit, atau World Water Forum misalnya, seluruhnya berhasil menarik kunjungan dari puluhan ribu orang. Belum lagi nilai belanja yang ditaksir mencapai Rp30 juta per orang.

Sayangnya, semua penyelenggaraan event itu harus ditebus dengan kerja ekstra keras panitia dalam mengurus perizinan. Gelaran balapan MotoGP misalnya, Jokowi mengungkapkan ada 13 jenis perizinan yang perlu diurus.

"MotoGP Mandalika ini dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Tapi begitu saya tanya soal perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," kata Jokowi.

Apa saja perizinan itu? Jokowi menjabarkan, di antaranya, ada surat persetujuan desa; surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), baik dari daerah dan pusat; serta surat rekomendasi dari polsek, Polda NTB, dan Mabes Polri.

Tidak cukup di situ, ada pula surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari dinas kebakaran, surat pemberitahuan ke bea cukai, surat pemberitahuan ke KEK, dan surat pemberitahuan Indonesia National Single Window (INSW) yang perlu diurus.

"Kalau saya jadi penyelenggara event, lemes duluan sebelum bertanding event-nya. Atau mungkin duit saya sudah habis sebelum event-nya terjadi," kata Jokowi.

Sebagai solusi atas ribetnya perizinan penyelenggaraan event di Indonesia, Jokowi mendukung diluncurkannya online single submission (OSS) khusus untuk penyelenggaraan event. Jokowi mengatakan ke depannya perizinan penyelenggaraan event bisa diurus secara berbarengan maksimal 14 hari kerja.

"Sehingga penyelenggara bisa mempromosikan event-nya, bisa menjual tiketnya dengan baik," kata Jokowi. (sap)