Geliatkan Ekonomi Biru, Kemudahan Izin dan Keringanan Pajak Disiapkan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia edisi 2 untuk mengonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan panduan untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan.

Dalam dokumen tersebut, terdapat sejumlah rencana aksi untuk mewujudkan ekonomi biru pada 2045. Contoh, pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan dan keringanan pajak untuk investor yang melakukan penelitian dan pengembangan.

"Kemudahan perizinan dan kebijakan keringanan pajak bagi berbagai pihak yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk R&D di sektor ekonomi biru," bunyi dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia edisi 2, dikutip pada Jumat (25/10/2024).

Rencana aksi promosi investasi untuk sektor ekonomi biru tersebut menjadi bagian dari tindakan strategis dalam memperkuat ekosistem yang mendukung termasuk tata kelola, pembiayaan, dan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan beberapa langkah lainnya untuk mempromosikan investasi ekonomi biru antara lain penyederhanaan peraturan; peninjauan dan evaluasi berkala atas prosedur penerbitan izin dan lisensi untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

Setelahnya, pemerintah juga akan memfasilitasi investasi dalam rantai nilai pangan biru; fasilitasi investasi dalam pengembangan bioteknologi kelautan yang ramah lingkungan; peningkatan kesiapan fasilitas usaha, investasi.

Kemudian, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung dalam mengembangkan ekonomi biru di pusat dan daerah; serta pembentukan pusat-pusat maritim dan zona perdagangan bebas untuk menarik investasi dan memfasilitasi kegiatan perdagangan.

Pelaksanaan berbagai rencana aksi tersebut nantinya melibatkan berbagai kementerian/lembaga termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah.

Bappenas menjelaskan perairan Indonesia memberikan prospek usaha di beberapa bidang, termasuk industri, pariwisata, logistik, dan sumber daya hayati dan non-hayati laut.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi laut Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kesehatan ekosistem laut, karena metode penangkapan ikan dan aktivitas pariwisata yang tidak berkelanjutan, polusi, dan dampak perubahan iklim.

Pandemi Covid-19 juga telah melemahkan upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, terutama pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Ekonomi biru yang berkelanjutan mencakup sumber makanan, obat-obatan, dan energi terbarukan pun makin dipandang penting bagi masa depan keamanan manusia.

Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 disusun untuk mendefinisikan isu-isu dan proyeksi sasaran dan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang berwawasan ke depan dengan kolaborasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan. (rig)