THAILAND

Bisa Tambah Penerimaan Pajak, Menaker Ini Usul Kasino Dilegalkan

Dian Kurniati | Senin, 08 April 2024 | 10:00 WIB
Bisa Tambah Penerimaan Pajak, Menaker Ini Usul Kasino Dilegalkan

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews - Menteri Tenaga Kerja Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengusulkan legalisasi usaha kasino di negara tersebut.

Phiphat mengatakan legalisasi kasino dapat menjadi solusi untuk menciptakan banyak lapangan kerja baru. Selain itu, keberadaan kasino secara legal juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

"Melegalkan kasino di Thailand akan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan konsumsi dan pengenaan pajak," katanya, dikutip pada Senin (8/4/2024).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Phiphat mengatakan legalisasi kasino akan mendatangkan dampak besar terhadap perekonomian di Thailand. Salah satunya, memberantas bisnis judi ilegal yang selama ini menjadi masalah besar di negara tersebut.

Kemudian, keberadaan bisnis kasino legal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hitungannya, pembangunan kompleks hiburan yang di dalamnya ada kasino akan menciptakan setidaknya 10.000 lapangan kerja baru.

Apabila kompleks hiburan ini dibangun di 5 wilayah utama di negara tersebut, lapangan kerja yang terbuka setidaknya akan mencapai 50.000.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Dia menjelaskan bisnis kasino akan membutuhkan banyak tenaga terampil di sektor jasa sehingga gaji yang ditawarkan juga akan tinggi. Secara bersamaan, pembangunan kompleks hiburan juga bakal menjadi daya tarik wisata baru di Thailand.

"Pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak dari kompleks hiburan ini," ujarnya dilansir nationthailand.com.

Phiphat menambahkan kompleks hiburan kasino akan mirip seperti yang sudah ada di Singapura. Dampak negatif dari bisnis ini juga dapat diminimalkan dengan membatasi pengunjung berdasarkan sistem verifikasi yang efisien.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Beberapa syarat yang dapat diterapkan kepada pengunjung kasino antara lain menyampaikan pekerjaan, tempat tinggal, dan status keuangan. Selain itu, tingkat gaji minimum juga dapat ditetapkan bagi warga Thailand yang ingin memasuki kasino untuk upaya mencegah sektor berpenghasilan rendah masuk ke kompleks tersebut.

Pada 2022, sejumlah anggota Parlemen Thailand juga sempat mengajukan proposal untuk melegalkan kasino. Namun, tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja