KEBIJAKAN MONETER

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 5,75%

Muhamad Wildan | Selasa, 18 April 2023 | 15:41 WIB
BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 5,75%

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) menyalami Deputi Gubernur Dody Budi Waluyo (kiri) dan Doni P. Joewono (kanan) seusai konferensi pers penyampaian hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Maret 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) melalui rapat dewan gubernur (RDG) bulan ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 5,75%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan suku bunga acuan sebesar 5,75% sudah cukup memadai untuk menjaga inflasi inti tetap terkendali 3% +/- 1% (2% hingga 4%) dan mengembalikan inflasi secara umum ke sasaran 3% +/- 1%.

"Inflasi indeks harga konsumen akan kembali ke sasaran 3% +/- 1% lebih awal dari perkiraan sebelumnya," ujar Perry, Selasa (18/4/2023).

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Dalam RDG pada bulan-bulan sebelumnya, BI memperkirakan inflasi secara umum diperkirakan baru akan kembali ke sasaran 3 +/- 1% pada semester II/2023.

Lebih lanjut, Perry mengatakan BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, BI akan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah lewat intervensi pasar valas dengan transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.

Baca Juga:
Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Untuk diketahui, inflasi pada bulan Maret 2023 tercatat hanya sebesar 4,97%, melambat bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang selalu menembus angka 5%.

Inflasi inti pada Maret 2023 tercatat hanya sebesar 2,94%, sedangkan inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food melambat dari 7,62% pada Februari menjadi hanya 5,83% pada Maret 2023.

"BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi," ujar Perry. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

Senin, 06 Januari 2025 | 10:39 WIB KINERJA APBN 2024

Sama Persis dengan Target di UU, APBN 2024 Defisit 2,29 Persen PDB

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan