IRLANDIA

Bermunculan Aksi Unilateral, Facebook Lobi Tarif Pajak Irlandia

Redaksi DDTCNews | Selasa, 04 Juni 2019 | 10:09 WIB
Bermunculan Aksi Unilateral, Facebook Lobi Tarif Pajak Irlandia

Ilustrasi gedung Facebook. 

JAKARTA, DDTCNews – Facebook melobi Irlandia agar dapat membayar lebih sedikit untuk mengimbangi pembayaran jutaan euro kepada negara Uni Eropa lainnya yang memberlakukan langkah unilateral terkait pemajakan raksasa digital.

Salah satu pejabat Facebook bertanya terkait peluang pembayaran pajak yang lebih rendah di Irlandia sehingga melunakkan pukulan pajak penjualan digital (digital sales tax) tambahan. Hal ini disampaikan kepada Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe, saat berkunjung ke Silicon Valley, Januari lalu.

“Apakah pembayaran pajak penjualan digital nasional di beberapa yurisdiksi melalui anak perusahaan Irlandia-nya dapat diimbangi dengan pajak Irlandia?” demikian pertanyaan dari salah satu pejabat Facebook tersebut, menurut risalah pertemuan dengan Donohoe, seperti dikutip pada Selasa (4/6/2019).

Baca Juga:
Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Sudah banyak diketahui bahwa argumentasi dalam kasus-kasus seperti itu yakni terkait dengan pemajakan berganda. Perusahaan tidak boleh dikenakan pajak dua kali atas layanan yang sama di dua yurisdiksi yang berbeda.

Bagaimanapun, beberapa negara – seperti Prancis dan Austria – mendorong maju dengan aksi unilateral setelah proposal pengenaan pajak 3% atas pendapatan digital tertentu – yang diusung di tingkat Komisi Eropa – terhambat.

Langkah unilateral dijalankan sebagai respons atas kritik internasional terkait rendahnya tingkat pajak yang dibayarkan oleh banyak perusahaan multinasional besar. Dalam proposal Komisi Eropa, pajak dibayarkan di negara pengguna teknologi, bukan tempat kantor pusat perusahaan berada.

Baca Juga:
DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Dengan memungut pajak di pasar-pasar besar, ada risiko pemangkasan laba yang dinyatakan di Irlandia. Initial Revenuemengestimasi proposal Uni Eropa bisa melan biaya 160 juta euro per tahun karena sejumlah perusahaan teknologi multinasional memiliki kantor pusat di Dublin.

Komentar Facebook kepada Menteri Keuangan menunjukkan bahwa mereka percaya pajak yang lebih rendah di Irlandia juga telah memantik keputusan sepihak oleh negara-negara Uni Eropa lainnya untuk terus maju dan mengenakan pajak di wilayah hukum mereka.

Karena pajak penjualan digital dikenakan berdasarkan pada pendapatan – bukan laba – tidak ada preseden yang jelas tentang bagaimana tepatnya pajak itu akan beroperasi. Selain itu, arti pajak di yurisdiksi lain juga menjadi pertanyaan.

Facebook menolak untuk berkomentar terkait pertemuan dengan Donohoe tersebut. Seperti dilansir Irish Times, mantan Pemimpin Demokrat Liberal Nick Clegg, Kepala Pejabat Keuangan Dave Wehner, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Irlandia Niamh Sweeney juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Senin, 20 Januari 2025 | 18:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi