AUDIT BELANJA COVID-19

Begini Temuan Awal BPK Soal Belanja Covid-19 dan PEN

Redaksi DDTCNews | Minggu, 30 Mei 2021 | 07:01 WIB
Begini Temuan Awal BPK Soal Belanja Covid-19 dan PEN

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono. BPK menyebutkan adanya beberapa temuan hasil audit terhadap belanja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). (Foto: Youtube BPK)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya beberapa temuan hasil audit terhadap belanja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan audit universe terhadap belanja PC-PEN pemerintah menemukan kegiatan belanja pemerintah yang belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Selanjutnya, realisasi anggaran belum sepenuhnya disalurkan sesuai pagu anggaran.

"Realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan," katanya di Jakarta, seperti dikutip laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

Agus menjelaskan temuan lain terkait dengan tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan program PC-PEN. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif. Karena itu, pengawasan internal yang dilakukan APIP perlu bergerak lebih agile, adaptif dan antisipatif mengawal realisasi belanja penanganan pandemi.

"Diharapkan peran oversight menuju insight dan foresight, sebagai early warning system. Kemudian melakukan probity audit, trusted advisor dalam tata kelola, risiko dan pengendalian, dan kompetensi SDM dengan mengikuti perubahan yang terjadi," ungkap Agus.

Baca Juga:
Komisi XI Tetapkan 5 Anggota BPK 2024-2029, 3 di Antaranya Politisi

Selain itu, kerja sama antara BPK dan BPKP diharapkan makin meningkat dalam proses bisnis pengawasan realisasi belanja. Pola sinergi tersebut tidak hanya dengan bertukar data dan informasi, tapi juga mencakup peningkatan kapasitas SDM di masing-masing lembaga.

"Sinergi dan koordinasi APIP dan BPK, sharing data informasi termasuk laporan APIP, perencanaan area pengawasan, dan pengendalian SDM APIP juga harus dilakukan," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

Kamis, 05 September 2024 | 11:30 WIB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Komisi XI Tetapkan 5 Anggota BPK 2024-2029, 3 di Antaranya Politisi

Selasa, 03 September 2024 | 11:13 WIB APBN 2023

DPR Setujui Pengesahan RUU P2 APBN 2023

Jumat, 02 Agustus 2024 | 14:30 WIB LAPORAN BPK

Lapkeu Kemenkeu Dapat Opini WTP, BPK Beri Rekomendasi Soal Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB