KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Penelitian Atas Wajib Pajak Tak Jadi SP2DK, Ini Kata DJP

Muhamad Wildan | Senin, 07 Maret 2022 | 15:30 WIB
Banyak Penelitian Atas Wajib Pajak Tak Jadi SP2DK, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menilai peningkatan kuantitas penelitian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sepanjang 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya belum diikuti dengan peningkatan kualitas.

Merujuk pada Laporan Kinerja DJP 2021, persentase laporan hasil penelitian (LHPt) yang menjadi surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada 2021 menurun sehingga mencerminkan belum adanya peningkatan kualitas.

"Jumlah LHPt terbit secara nasional pada 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 2020. Namun, jumlah LHPt yang menjadi SP2DK mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya," jelas DJP, Senin (7/3/2022).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2021, total laporan hasil penelitian LHPt atas wajib pajak strategis dari account representative (AR) mencapai 461.772 LHPt. Dari jumlah tersebut, sebanyak 239.881 LHPt atau 52% yang merupakan LHPt komprehensif. Pada 2020, LHPt komprehensif yang diterbitkan hanya 60.127 LHPt. Dengan demikian, terdapat pertumbuhan hingga 298%.

Selanjutnya , LHPt yang menjadi SP2DK pada 2021 mencapai 165.725 LHPt atau 69% dari total LHPt komprehensif. Pada 2020, LHPt yang menjadi SP2DK sebanyak 60.127 LHPt atau 82%.

Tak hanya itu, DJP juga mencatat hanya dari 53% dari total laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) wajib pajak strategis yang merupakan LHP2DK berkualitas.

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Pada 2021, total LHP2DK wajib pajak strategis yang terbit mencapai 257.547 LHP2DK. Namun, hanya 137.518 LHP2DK yang berkualitas.

Dari total 257.547 LHP2DK yang terbit pada 2021, sekitar 46% atau 118.432 LHP2DK di antaranya adalah LHP2DK tanpa realisasi. Adapun 39% atau 101.477 merupakan LHP2DK dengan kesimpulan dalam pengawasan.

Selanjutnya, hanya 15% atau 37.638 LHP2DK yang merupakan LHP2DK dengan kesimpulan usul pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Baca Juga:
Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Tahun ini, DJP berkomitmen melakukan perbaikan proses bisnis pengawasan dan manual indikator kinerja utama yang mengakomodasi daftar prioritas pengawasan (DPP) sebagai dasar penghitungan capaian penelitian dan capaian tindak lanjut.

Tak hanya itu, DJP akan juga mempercepat penyelesaian SP2DK outstanding dan menindaklanjuti DPP. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP