AMERIKA SERIKAT

Banyak Hunian Kosong, Anggota Dewan Usulkan Pajak Tuan Tanah

Redaksi DDTCNews | Rabu, 12 Juni 2019 | 16:04 WIB
Banyak Hunian Kosong, Anggota Dewan Usulkan Pajak Tuan Tanah

Ilustrasi. (foto: latimes)

JAKARTA, DDTCNews – Anggota dewan mendorong adanya pengenaan pajak tuan tanah yang menyasar hunian atau apartemen kosong di Los Angeles. Pasalnya, salah satu kota di Amerika Serikat ini memiliki lebih dari 93.000 hunian kosong.

Dewan Kota Los Angeles Mike Bonin meminta ada pemajakan pada tuan tanah yang membiarkan rumah atau apartemen kosong. Dia pun telah meminta laporan kepada analis legislatif kota mengenai beberapa opsi ‘hukuman terhadap hunian kosong’ yang akan diajukan dalam pemungutan suara November 2020.

“Tuan tanah ini menjaga unit hunian kosong, sementara puluhan ribu masyarakat di Los Angeles terpaksa tinggal di jalanan karena tingginya biaya perumahan,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Permintaan Bonin ini akan diperiksa oleh komite perumahan dewan kota. Pemajakan ini menjadi langkah yang berani dan agresif, sekaligus akan menghadapi salah satu akar penyebab banyaknya tunawisma di Los Angeles.

Sekitar 4% unit hunian sewa di Area Metro Los Angeles tercatat kosong pada 2018. Berdasarkan survei The American Community memperkirakan ada sekitar 93.535 hunian kosong di Kota Los Angeles. Hunian tersebut mencakup rumah kedua dan unit liburan.

Para ahli mengatakan pasar sewa tergolong sehat jika memiliki tingkat kekosongan 7%—8%. Ketika tingkat kosongan tersebut lebih rendah, pasokan tercatat lebih sedikit. Hal ini akan memberikan leverage bagi pemilik hunian untuk membebankan harga sewa yang lebih tinggi. Tingkat kekosongan diprediksi naik menjadi 5% pada akhir 2021.

Baca Juga:
AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

“Itu karena kombinasi peningkatan dalam pembangunan dan prediksi untuk ekonomi yang melambat,” kata analisis pelaksana CoStar Steve Basham.

David Graham-Caso, juru bicara Bonin mengatakan salah satu tujuan dari rencana pemajakan ini adalah adalah untuk menyaring informasi tentang jumlah pemilik hunian yang ‘absen’ yang dengan sengaja membuat unit mereka kosong sebagai investasi.

Oakland, Vancouver, dan Washington D.C. telah mengadopsi pajak seperti itu. San Francisco juga mempertimbangkan pengenaan pajak serupa.

Baca Juga:
AS Mau Bantu Indonesia Gabung OECD, Joe Biden Ungkap Hal Ini

Pemilih di Oakland menyetujui pajak pada November 2018. Kebijakan itu berlaku untuk properti yang tidak digunakan selama 50 hari atau lebih per tahun dengan biaya adalah US$6.000 per paket. Kebijakan ini diproyeksi menghasilkan penerimaan US$10 juta setiap tahun untuk layanan tunawisma dan perumahan baru yang terjangkau.

Di Vancouver, pada Februari lalu, pejabat kota mengumumkan jumlah rumah kosong telah turun 15% di bawah ‘pajak rumah kosong’. Walikota Vancouver Kennedy Stewart menyebut angka itu sangat menggembirakan.

Namun, pada bulan lalu, CityLab menerbitkan sebuah cerita tentang masalah perumahan Vancouver. Ada kesimpulan bahwa meskipun ada pajak dan kuota pembangunan, keterjangkauan akan selalu tetap menjadi tantangan di Vancouver. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dengan harga terjangkau menjadi krusial.

Hal tersebut juga menjadi masalah besar di Los Angeles. Pasalnya, seperti dilansir Curbed, Los Angeles perlu membangun setidaknya 516.946 unit hunian yang terjangkau untuk memenuhi permintaan yang ada dari penyewa berpenghasilan rendah. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?