KEBIJAKAN FISKAL

Banyak Gunakan SAL, Penerbitan Utang SBN Dipangkas Hingga Tinggal 50%

Muhamad Wildan | Senin, 10 Juli 2023 | 19:05 WIB
Banyak Gunakan SAL, Penerbitan Utang SBN Dipangkas Hingga Tinggal 50%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saldo anggaran lebih (SAL) yang akan digunakan pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran mencapai Rp229,7 triliun.

Dalam APBN 2023, penggunaan SAL pada tahun ini sesungguhnya direncanakan hanya senilai Rp72,8 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan penggunaan SAL senilai Rp156,9 triliun.

"Kami akan menggunakan SAL tahun lalu senilai Rp156,9 triliun, [terdiri dari] Rp100 triliun untuk penurunan utang dan Rp56 triliun untuk pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2023, Senin (10/7/2023).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sebagai catatan, total SAL yang tersedia pada akhir 2022 adalah senilai Rp478,95 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan posisi SAL pada akhir 2021 senilai Rp337,77 triliun.

Sejalan dengan naiknya penggunaan SAL pada APBN tahun ini, total surat berharga negara (SBN) neto yang diterbitkan pada tahun ini juga akan lebih rendah dibandingkan dengan rencana awal.

Hingga akhir tahun, SBN neto yang diterbitkan oleh pemerintah diperkirakan hanya senilai Rp362,9 triliun. Jumlah tersebut hanyalah sebesar 50,9% dari target penerbitan SBN neto pada tahun ini yang awalnya direncanakan senilai Rp712,9 triliun.

Baca Juga:
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya

Tak hanya disebabkan oleh tingginya penggunaan SAL, penurunan utang pemerintah melalui SBN juga disebabkan oleh penurunan defisit anggaran. Pada tahun ini, defisit anggaran diperkirakan hanya akan senilai Rp486,4 triliun (2,28% dari PDB), lebih rendah bila dibandingkan dengan target awal senilai Rp598,2 triliun (2,84% dari PDB).

"Keseimbangan primer juga akan nyaris balance, yakni Rp49 triliun. Pada APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun dan ini hanya Rp49 triliun," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PPN

DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya

Minggu, 22 Desember 2024 | 13:00 WIB KPP PRATAMA SINTANG

WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25

Sabtu, 21 Desember 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Isi SPT Masa PPh 21 untuk Desember, Cukup Buatkan Bukti Potong Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra