KEBIJAKAN FISKAL

Banyak Gunakan SAL, Penerbitan Utang SBN Dipangkas Hingga Tinggal 50%

Muhamad Wildan | Senin, 10 Juli 2023 | 19:05 WIB
Banyak Gunakan SAL, Penerbitan Utang SBN Dipangkas Hingga Tinggal 50%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saldo anggaran lebih (SAL) yang akan digunakan pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran mencapai Rp229,7 triliun.

Dalam APBN 2023, penggunaan SAL pada tahun ini sesungguhnya direncanakan hanya senilai Rp72,8 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan penggunaan SAL senilai Rp156,9 triliun.

"Kami akan menggunakan SAL tahun lalu senilai Rp156,9 triliun, [terdiri dari] Rp100 triliun untuk penurunan utang dan Rp56 triliun untuk pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2023, Senin (10/7/2023).

Baca Juga:
Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sebagai catatan, total SAL yang tersedia pada akhir 2022 adalah senilai Rp478,95 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan posisi SAL pada akhir 2021 senilai Rp337,77 triliun.

Sejalan dengan naiknya penggunaan SAL pada APBN tahun ini, total surat berharga negara (SBN) neto yang diterbitkan pada tahun ini juga akan lebih rendah dibandingkan dengan rencana awal.

Hingga akhir tahun, SBN neto yang diterbitkan oleh pemerintah diperkirakan hanya senilai Rp362,9 triliun. Jumlah tersebut hanyalah sebesar 50,9% dari target penerbitan SBN neto pada tahun ini yang awalnya direncanakan senilai Rp712,9 triliun.

Baca Juga:
Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

Tak hanya disebabkan oleh tingginya penggunaan SAL, penurunan utang pemerintah melalui SBN juga disebabkan oleh penurunan defisit anggaran. Pada tahun ini, defisit anggaran diperkirakan hanya akan senilai Rp486,4 triliun (2,28% dari PDB), lebih rendah bila dibandingkan dengan target awal senilai Rp598,2 triliun (2,84% dari PDB).

"Keseimbangan primer juga akan nyaris balance, yakni Rp49 triliun. Pada APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun dan ini hanya Rp49 triliun," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

BERITA PILIHAN
Minggu, 09 Februari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI RIAU

Jangan Lewatkan! Program Pemutihan Pajak Kendaraan hingga 5 April 2025

Minggu, 09 Februari 2025 | 08:00 WIB PMK 4/2025

Barang Kiriman Jemaah Haji Bebas Bea Masuk, Begini Aturannya

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:30 WIB PMK 7/2025

Tagih Tunggakan Pajak Daerah, Pemda Bisa Gandeng Instansi Lain

Sabtu, 08 Februari 2025 | 16:00 WIB KP2KP ENREKANG

NPWP Jadi Syarat Melamar Kerja, Kantor Pajak Dipadati Pencari Kerja

Sabtu, 08 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jenis-Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang Harus Kamu Tahu!

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:33 WIB KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Jogja Mulai Bagikan SPPT PBB, Targetnya Rp130 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP