Bank Dunia: Reformasi Perpajakan RI Butuh Akselerasi

JAKARTA, DDTCNews – Bank Dunia (World Bank) merilis perkembangan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2018. Apresiasi diberikan karena pemerintah bisa menjaga kestabilan indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, ada catatan lain yang diberikan terkait belum optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Sejumlah akselerasi dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif.

Catatan tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan World Bank Indonesia Rodrigo A. Chaves ‎di Jakarta, Selasa (27/3). Sejumlah indikator di sektor pajak masih perlu dibenahi salah satunya adalah perbaikan angka tax ratio.

"Penerimaaan pajak merupakan bagian inti dari kebijakan fiskal. Perlu penerimaan lebih besar dari sektor pajak dengan menambah basis pajak baru," katanya.

Selain menambah basis pajak baru harus ada konsistensi dalam pelayanan pajak kepada masyarakat. Dalam hal ini terobosan alias akselerasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan.

"Pemerintah perlu melakukan improvisasi dan mempertahankan tingkat pelayanan. Selain itu, dibutuhkan akselerasi yang lebih baik dalam kebijakan pajak," terang Rodrigo.

Dia menerangkan bahwa Bank Dunia mengapresiasi reformasi perpajakan yang sedang dijalankan pemerintah. Namun, di beberapa sisi perlu ada percepatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Seperti yang diketahui, tax ratio Indonesia pada 2017 menurun dari tahun sebelumnya, yakni dari 11,3% jadi 10,7% . Sementara target penerimaan pajak naik 23% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.424,0 triliun dalam APBN 2018. (Amu)