Awas Kena Sanksi, Begini Contoh Faktur Pajak yang Terlambat Dibuat

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak tersebut menjadi bukti pemungutan PPN terutang.

Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022 juga mengatur kapan saja faktur pajak harus dibuat. Apabila faktur pajak terlambat dibuat, dalam hal tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat faktur pajak seharusnya dibuat, PKP akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP.

"Contoh mengenai faktur pajak terlambat dibuat ... tercantum dalam Lampiran huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdirjen ini," bunyi Pasal 32 ayat (3) PER-03/PJ/2022, dikutip pada Rabu (1/2/2023).

Dengan begitu, ada baiknya pengusaha kena pajak menyimak contoh kasus yang tersaji dalam PER-03/PJ/2022. Hal ini untuk memahami lebih mendalam mengenai kewajiban pembuatan faktur pajak sehingga tidak dinyatakan terlambat dan berujung sanksi.

Pasal 3 PER-03/PJ/2022 mengatur bahwa faktur pajak wajib dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, atau saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Kemudian, faktur pajak juga harus dibuat saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, serta saat lain yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPN.

Berikut contoh kasus faktur pajak terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat yang termuat dalam Lampiran PER-03/PJ/2022.

PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang faktur pajaknya seharusnya dibuat pada 12 April 2022. PT K membuat faktur pajak pada 13 April 2022 dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 13 April 2022.

Faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat.

PT K dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Dalam hal CV L merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh lainnya:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada 18 April 2022. PT H membuat e-faktur pada 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 18 April 2022.

Namun, e-faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada 16 Mei 2022.

Berdasarkan ketentuan dalam PER-03/PJ/2022, DJP tidak memberikan persetujuan (reject) atas e-faktur yang diunggah tersebut karena diunggah setelah 15 Mei 2022. Perlu dicatat, e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP maka bukan merupakan faktur pajak.

Berdasarkan contoh tersebut, faktur pajak yang dibuat oleh PT H bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, karena meskipun diunggah ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP pada 14 Mei 2022, tetapi tanggal pembuatan faktur pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut sama dengan tanggal faktur pajak seharusnya dibuat, yakni 11 April 2022. (sap)