AUDIT KEUANGAN NEGARA

Audit K/L Bidang Ekonomi Dimulai, Ini Pesan Anggota II BPK

Redaksi DDTCNews | Kamis, 14 Januari 2021 | 16:00 WIB
Audit K/L Bidang Ekonomi Dimulai, Ini Pesan Anggota II BPK

Ilustrasi. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Agenda pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga 2020 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II segera dimulai pada awal 2021.

Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan pengelolaan keuangan negara pada 2020 penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Tantangan tersebut juga berlaku bagi BPK yang akan memeriksa laporan keuangan K/L dan juga laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

Hal itu dikarenakan pemerintah bergerak cepat dalam merespons pandemi melalui perubahan alokasi anggaran dalam postur APBN 2020 melalui UU No. 2/2020. Untuk itu, intervensi fiskal tersebut menjadi perhatian utama BPK dalam proses audit tahun ini.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

"Sesuai UU No.2/2020, penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi dilaporkan pemerintah dalam LKPP. Hal ini berarti pelaporan tersebut harus tercermin dari tingkat LKKL dan LKBUN yang kemudian dikonsolidasikan dalam LKPP," katanya dalam entry meeting pemeriksaan di lingkungan AKN II, dikutip Kamis (14/1/2021).

Pius berharap komunikasi dan koordinasi AKN II dengan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dapat terjalin dengan baik. Hal ini diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, Pius meminta pemimpin K/L menyediakan data yang dibutuhkan auditor. Menurutnya, kebutuhan data tersebut bisa saja berasal dari dokumen atau informasi sebelum 2020 yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan audit.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

"Kami juga mengharapkan dukungan dari pimpinan K/L beserta jajarannya agar tim pemeriksa dapat mengakses seluruh data, dokumen dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pemeriksaan, termasuk jika diperlukan data dan dokumen sebelum tahun 2020 yang terkait dan relevan dengan pemeriksaan atas LKKL Tahun 2020," tuturnya.

Pius menambahkan proses audit pada tahun ini masih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan membatasi pertemuan langsung. Penyampaian data dalam bentuk digital menjadi sarana utama AKN II dalam menjalankan pemeriksaan.

"Untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan LKKL Tahun 2020 dan seluruh data pemeriksaan agar disampaikan kepada tim pemeriksa dalam bentuk digital," ujarnya.

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Entry meeting AKN II dengan K/L bidang perekonomian digelar secara daring dan dihadiri seluruh pemimpin K/L di lingkungan AKN II seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag M. Lutfi, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menkop Teten Masduki dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. (rig)

https://www.bpk.go.id/news/anggota-ii-bpk-pimpin-entry-meeting-pemeriksaan-atas-lkkl-tahun-2020-di-lingkungan-akn-ii

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?