PERDIRJEN PAJAK No.PER-14/PJ/2019

Aturan Penghitungan Angsuran PPh Dicabut, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Minggu, 21 Juli 2019 | 17:30 WIB
Aturan Penghitungan Angsuran PPh Dicabut, Ini Alasannya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Pencabutan itu tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2019 yang ditetapkan 3 Juli 2019. Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2010 sendiri merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.03/2009.

PMK 208/2009 mengatur penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) yang dibayar wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, wajib pajak masuk bursa dan lainnya yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Namun sejak akhir tahun lalu, PMK tersebut telah diperbarui menjadi PMK Nomor 215/PMK.03/2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dasar untuk penghitungan angsuran PPh 25 bagi wajib pajak (WP) bank serta mempertegas aturan perhitungan angsuran PPh 25 untuk wajib pajak jenis lain.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan itu dicabut guna menyederhanakan dan memberi kepastian hukum. “Ketentuan Perdirjen itu tentang tarif PPh Pasal 25 sebesar 0,75% sudah diatur PMK 215/2018, pengaturan lainnya umum. Jadi, kami cabut.”

Dalam PMK 208/2009, perhitungan berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Baca Juga:
Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

Dalam PMK 215/2018, perhitungan angsuran PPh 25 untuk WP bank didasarkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan.

PMK 215/2018 juga mengatur dasar penghitungan angsuran PPh 25 bagi WP lain dan WP masuk bursa selain bank. Perhitungan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan secara kuartalan kepada bursa dan/atau OJK yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi;

Bagi WP BUMN dan BUMD, beleid ini mengatur perhitungan angsuran PPh 25 berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 UU PPh berdasar Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan PPh 22 dan 23 serta PPh 24, dibagi 12.

Baca Juga:
DJP Sebut Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 adalah Langkah yang Wajar

Adapun angsuran PPh 25 untuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu masih sama , yakni ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal WP.

Angsuran PPh 25 adalah pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Wajib Pajak Tahun Pajak yang dikurangi dengan PPh yang telah dipungut maupun PPh yang dikreditkan di luar negeri. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Jumat, 01 November 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

Selasa, 13 Agustus 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 adalah Langkah yang Wajar

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi