BANTUAN SOSIAL

Asyik, Program Kartu Prakerja Berlanjut Hingga Tahun Depan

Dian Kurniati | Selasa, 03 November 2020 | 13:58 WIB
Asyik, Program Kartu Prakerja Berlanjut Hingga Tahun Depan

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pelaksana (Project Management Officer/PMO) Kartu Prakerja memastikan program kartu prakerja akan tetap berlanjut hingga 2021.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan program kartu prakerja akan tetap dilanjutkan hingga 2021. Meski begitu, peserta yang memperoleh kartu prakerja tahun ini tidak akan mendapat bantuan lagi pada 2021.

"Program kartu prakerja ini tahun depan penerimanya tidak ada yang sama dari penerima tahun ini, karena prinsip pemerataan kesempatan ini kami laksanakan," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (3/11/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Denni belum memerinci alokasi anggaran dan jumlah kuota peserta kartu prakerja pada tahun depan. Meski begitu, pemerintah telah memasukkan belanja bantuan sosial kartu prakerja tersebut dalam APBN 2021.

Untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi sebanyak 5,6 juta penerima kartu prakerja. Saat ini, proses pendaftaran kartu prakerja gelombang XI tengah dilangsungkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menuturkan pemerintah akan menjaring masukan dan rekomendasi dari berbagai kalangan untuk memperbaiki pelaksanaan kartu prakerja.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dia meyakini penyelenggaraan kartu prakerja akan memberi lebih banyak manfaat bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona atau Covid-19 atau masyarakat yang ingin meningkatkan keahliannya.

"Pada 2021, program prakerja akan terus dilakukan, dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan rekomendasi untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan di kartu prakerja," ujarnya.

Menurut Rudy, aspek yang ingin terus diperbaiki antara lain model pelatihan kartu prakerja, skema usulan peserta dari sekolah formal seperti SMK atau perguruan tinggi, hingga keterlibatan swasta dalam program tersebut.

Dalam ekosistem kartu prakerja, saat ini terdapat tujuh platform digital dan 147 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.500 pelatihan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN