KABUPATEN SUMEDANG

Aplikasi Daerah Ini Jadi Pilot Project Pengelolaan Pajak Online

Redaksi DDTCNews | Minggu, 02 Mei 2021 | 14:01 WIB
Aplikasi Daerah Ini Jadi Pilot Project Pengelolaan Pajak Online

Salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Aplikasi pengelolaan pajak daerah milik Pemkab Sumedang, Jawa Barat, menjadi salah satu proyek percontohan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri. (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

SUMEDANG, DDTCNews - Aplikasi pengelolaan pajak daerah milik Pemkab Sumedang, Jawa Barat, menjadi salah satu proyek percontohan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan aplikasi pajak daerah online (Siapdol) Pemkab Sumedang sudah ditetapkan menjadi pilot project Balitbang Kemendagri.

Menurutnya, sistem Siapdol masuk kategori inovasi daerah dalam melakukan tata kelola pajak daerah berbasis sistem elektronik. "Memang ada penilaian Litbang Kemendagri terhadap inovasi Siapdol milik Bappenda," katanya seperti dikutip Rabu (28/4/2021).

Baca Juga:
PKN STAN Beri Pelatihan soal Pemeriksaan Pajak kepada Pegawai Bapenda

Rohana menjelaskan sistem Siapdol masuk penilaian Litbang Kemendagri sebagai inovasi yang memiliki nilai tinggi dalam pengelolaan pajak. Beberapa kelebihan Siapdol adalah mampu mengakomodasi semua informasi pajak daerah yang dikelola oleh Pemkab Sumedang.

Menurutnya, belum banyak daerah yang berhasil melakukan konsolidasi data pajak daerah. Selain berguna bagi pemkab dalam melakukan pengumpulan pajak, aplikasi Siapdol juga bisa diakses masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban pajak daerah.

"Dengan aplikasi ini, warga akan bisa lebih mudah untuk mencari tahu berbagai informasi mengenai pajak daerah yang dikelola Bappenda Sumedang," terangnya seperti dilansir Kabar Priangan.

Baca Juga:
Susun APBD 2025, Kemendagri Minta Pemda Selaraskan dengan UU HKPD

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Bappenda M. Yusup Sahrulloh menuturkan hasil penilaian Litbang Kemendagri menyatakan aplikasi Siapdol layak dijadikan proyek percontohan bagi daerah lainnya.

Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi dan pengembangan model inovasi dari sistem Siapdol agar bisa ditiru daerah lain. "Litbang Kemendagri, akhirnya menyatakan bahwa aplikasi Siapdol ini layak dijadikan Pilot Project bagi daerah-daerah lain," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 November 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Hapus BPHTB dan Retribusi PBG untuk Proyek Rumah MBR

Minggu, 24 November 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Kemendagri Minta Pemda Segera Kurangi Tarif Pajak BBM

Minggu, 17 November 2024 | 13:00 WIB OPSEN PAJAK

Kemendagri Siapkan Regulasi Soal Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Selasa, 29 Oktober 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN SUMEDANG

PKN STAN Beri Pelatihan soal Pemeriksaan Pajak kepada Pegawai Bapenda

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?