KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Dian Kurniati | Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB
APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN pada Januari 2024 mengalami surplus senilai Rp31,3 triliun. Angka tersebut setara 0,14% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan surplus yang terjadi menandakan pengelolaan APBN masih kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp215,5 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp184,2 triliun.

"Keseimbangan primer masih tetap positif Rp61,4 triliun. Surplus keseimbangan primer dan surplus anggaran Rp31,3 triliun atau 0,14% PDB," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis(22/2/2024).

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Surplus APBN pada Januari 2024 memang lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Pada Januari 2023, APBN juga mengalami surplus dengan nilai Rp90,8 triliun atau 0,43% PDB.

Pada APBN 2024, pemerintah merancang defisit senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB.

Pendapatan negara pada Januari 2024 mengalami kontraksi sebesar 7,3%. Suahasil menjelaskan pendapatan negara yang sejumlah Rp215,5 triliun ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp172,2 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp149,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,9 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp43,3 triliun.

Dari sisi belanja, lanjut Suahasi, realisasinya senilai Rp184,2 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp96,4 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp87,8 triliun.

Menurutnya, pemerintah akan menjaga agar belanja negara mampu terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"[Realisasi belanja] ini adalah 5,5% dari pagu belanja APBN total setahun yang kita perkirakan nanti akan di sekitar Rp3.325,1 triliun," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan