AMERIKA SERIKAT

Anggaran Minim Jadi Penyebab Kinerja Otoritas Pajak Menurun

Muhamad Wildan | Senin, 24 Mei 2021 | 12:30 WIB
Anggaran Minim Jadi Penyebab Kinerja Otoritas Pajak Menurun

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menilai pagu anggaran yang minim membuat Internal Revenue Service (IRS) tidak mampu mengelola sistem pajak secara adil dan efektif.

Merujuk pada dokumen The American Families Plan Tax Compliance Agenda, Kemenkeu mencatat anggaran yang dialokasikan kepada otoritas pajak dalam satu dekade terakhir ini atau 2010-2021 ternyata merosot hingga 18,5%.

"IRS dapat memberikan layanan yang baik apabila terdapat sumber daya yang memadai. Namun, kekurangan dana mengakibatkan IRS tak mampu mengelola sistem pajak secara adil dan efektif," tulis sebut Kemenkeu, dikutip pada Senin (24/5/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Secara lebih terperinci, Kemenkeu mencatat anggaran IRS untuk enforcement mengalami penurunan hingga 15% dalam 10 tahun terakhir ini. Akibatnya, sumber daya manusia untuk kegiatan tersebut juga turun sampai dengan 20%.

Anggaran yang terbatas juga membuat IRS tidak mampu merekrut pegawai baru yang mumpuni dan bisa menggantikan pegawai IRS yang telah pensiun. Kondisi tersebut pada akhirnya menggerus rasio audit IRS, terutama SPT orang kaya dengan penghasilan di atas US$1 juta.

Pada 2010, sekitar 8% SPT orang kaya berhasil diaudit oleh IRS. Namun pada 2018, IRS ternyata hanya mampu mengaudit sekitar 3% dari total SPT yang diterima. Hal yang sama juga terjadi pada wajib pajak badan.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Pada 2018, audit SPT yang disetorkan oleh wajib pajak badan dengan aset di atas US$20 miliar pada hanya 49% SPT, padahal audit SPT pada 2010 sempat mencapai 98% SPT dari wajib pajak badan besar berhasil diaudit oleh IRS.

"Anggaran IRS harus ditambah. Petugas pajak tidak mungkin memeriksa orang kaya dan korporasi besar tanpa dibekali skill, pelatihan, dan pengalaman untuk memeriksa SPT yang kompleks," tulis Kementerian Keuangan AS.

Untuk itu, Pemerintah AS berencana memberikan alokasi anggaran hingga US$80 miliar untuk 1 dekade ke depan bagi IRS terhitung sejak 2022 sampai dengan 2031 guna memangkas tax gap dan meningkatkan kepatuhan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024