KABUPATEN SUMEDANG

Amankan Pendapatan Daerah, Zona Integrasi Dibentuk

Redaksi DDTCNews | Minggu, 06 Desember 2020 | 13:01 WIB
Amankan Pendapatan Daerah, Zona Integrasi Dibentuk

Perajin menyelesaikan produksi replika senjata jenis sniper berbahan baku kayu di Kampung Cipameumpeuk, Sumedang Sulatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (15/11/2020). Pemkab Sumedang berupaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui implementasi yang konsisten atas program zona integritas. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj)

SUMEDANG, DDTCNews - Pemkab Sumedang, Jawa Barat berupaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) melalui implementasi yang konsisten atas program zona integritas.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan program zona integritas merupakan pembinaan pimpinan daerah yang diharapkan meningkatkan kinerja Bappenda. Menurutnya, kinerja Bappenda harus terus ditingkatkan terutama dalam area utama atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kedua area kerja tersebut adalah peningkatan kinerja dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

"Dalam konteks Zona Integritas saya yakin Bappenda sudah sangat paham strategi apa yang harus dilakukan," katanya di Sumedang, dikutip Selasa (1/12/2020).

Dia melanjutkan titik penting dari program Zona Integritas adalah bagaimana implementasi di lapangan. Menurutnya dibutuhkan komitmen yang kuat untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan agar pendapatan daerah menjadi optimal.

Bupati menyampaikan Ikrar Zona Integritas diharapkan memberi dampak psikologis untuk melaksanakan komitmen dengan konsisten. Menurutnya, agenda ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumedang agar lebih berorientasi kepada hasil dan pelayanan masyarakat.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

"Saya kita teorinya sudah sangat paham. Zona Integritas itu ada delapan area perubahan, tinggal kemauan yang keras dan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan dalam setiap kebijakan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappenda Sumedang Ramdan Ruhendi Dedi menyatakan ruang peningkatan kinerja masih terbuka luas. Pasalnya, hasil penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukan posisi Bappenda yang moderat.

Pada tahun lalu skor SAKIP Bappenda Sumedang sebesar 73 dengan predikat BB. "Sudah ada beberapa rekomendasi dari Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak Bappenda," imbuh Ramdan seperti dilansir eljabar.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?