KABUPATEN SUMEDANG

Amankan Pendapatan Daerah, Zona Integrasi Dibentuk

Redaksi DDTCNews | Minggu, 06 Desember 2020 | 13:01 WIB
Amankan Pendapatan Daerah, Zona Integrasi Dibentuk

Perajin menyelesaikan produksi replika senjata jenis sniper berbahan baku kayu di Kampung Cipameumpeuk, Sumedang Sulatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (15/11/2020). Pemkab Sumedang berupaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui implementasi yang konsisten atas program zona integritas. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj)

SUMEDANG, DDTCNews - Pemkab Sumedang, Jawa Barat berupaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) melalui implementasi yang konsisten atas program zona integritas.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan program zona integritas merupakan pembinaan pimpinan daerah yang diharapkan meningkatkan kinerja Bappenda. Menurutnya, kinerja Bappenda harus terus ditingkatkan terutama dalam area utama atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kedua area kerja tersebut adalah peningkatan kinerja dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

"Dalam konteks Zona Integritas saya yakin Bappenda sudah sangat paham strategi apa yang harus dilakukan," katanya di Sumedang, dikutip Selasa (1/12/2020).

Dia melanjutkan titik penting dari program Zona Integritas adalah bagaimana implementasi di lapangan. Menurutnya dibutuhkan komitmen yang kuat untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan agar pendapatan daerah menjadi optimal.

Bupati menyampaikan Ikrar Zona Integritas diharapkan memberi dampak psikologis untuk melaksanakan komitmen dengan konsisten. Menurutnya, agenda ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumedang agar lebih berorientasi kepada hasil dan pelayanan masyarakat.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

"Saya kita teorinya sudah sangat paham. Zona Integritas itu ada delapan area perubahan, tinggal kemauan yang keras dan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan dalam setiap kebijakan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappenda Sumedang Ramdan Ruhendi Dedi menyatakan ruang peningkatan kinerja masih terbuka luas. Pasalnya, hasil penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukan posisi Bappenda yang moderat.

Pada tahun lalu skor SAKIP Bappenda Sumedang sebesar 73 dengan predikat BB. "Sudah ada beberapa rekomendasi dari Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak Bappenda," imbuh Ramdan seperti dilansir eljabar.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN