Alasan DJP Ubah Pelaporan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Bulanan

JAKARTA, DDTCNews – Pelaporan realisasi pemanfaatan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 dibuat menjadi setiap bulan agar pemantauan Ditjen Pajak (DJP) atas kedua insentif tersebut semakin akurat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas ingin agar akurasi pemantauan dan kecepatan realisasi pemanfaatannya bisa terpantau dari bulan ke bulan. Simak artikel ‘Tidak Kuartalan Lagi, Lapor Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tiap Bulan’.

"Kami ingin agar hanya wajib pajak yang berhak, yang memang benar-benar memanfaatkan insentif pajak yang telah disediakan oleh pemerintah," ujar Hestu, Senin (20/7/2020).

Meski frekuensi pelaporan meningkat dari setiap kuartal menjadi setiap bulan, Dia mengatakan perubahan itu tidak akan menyulitkan wajib pajak. Adanya sistem online yang telah dikembangkan DJP akan mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif.

Aplikasi pelaporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh pasal 25 dan PPh pasal 22 impor sudah muncul dalam dashboard e-Reporting Insentif Covid-19 terhitung sejak awal Juli lalu. Untuk panduan penggunaan aplikasi, DJP juga memberikan panduan pengguna (user manual) e-Reporting Insentif Covid-19. Simak artikel ‘Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia’.

Untuk periode pelaporan Juli ini, wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 22 impor dan angsuran PPh pasal 25 masih melaporkan sekaligus untuk masa pajak April—Juni 2020, sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan PMK 86/2020.

Dengan adanya klausul ini, kewajiban pelaporan realisasi pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan diskon angsuran PPh Pasal 25 baru berlaku atas masa pajak Juli 2020. Sesuai ketentuan, laporan realisasi pemanfaatan fasilitas untuk masa pajak Juli 2020 baru akan dilaporkan kepada DJP pada 20 Agustus mendatang.

Pada PMK terbaru ini, masa berlaku fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 diperpanjang dari yang awalnya hingga masa pajak September 2020 menjadi hingga masa pajak Desember 2020 mendatang. Simak artikel ‘Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona’.

Cakupan klasifikasi lapangan usaha (KLU) dari diperluas dari 431 KLU menjadi 721 KLU untuk fasilitas PPh Pasal 22 impor dan dari 846 KLU menjadi 1.013 KLU untuk fasilitas PPh Pasal 25. Kedua fasilitas ini masih tetap berlaku atas perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat. (kaw)