Airlangga: Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Sudah Terserap 80%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak oleh dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga saat ini sudah mencapai Rp45,3 triliun, atau 80% dari alokasi anggaran senilai Rp56,72 triliun.

"[Realisasi] insentif usaha [sebesar] 79,9%," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan paparan melalui konferensi video, Senin (7/6/2021).

Namun demikian, Airlangga tidak memerinci realisasi atas pemanfaatan masing-masing jenis insentif pajak. Pemerintah saat ini menawarkan beragam insentif pajak untuk dunia usaha antara lain seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP)

Kemudian, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat. Ada juga insentif untuk mendorong konsumsi seperti diskon PPnBM kendaraan bermotor dan PPN rumah.

Secara total, Airlangga menyebutkan realisasi program PEN sudah mencapai Rp209 triliun atau 30% dari pagu Rp699,43 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi stimulusnya mencapai Rp32,9 triliun atau 18,8% dari pagu Rp175,52 triliun.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk belanja testing dan tracing Covid-19, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp58,9 triliun atau 39,2% dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

Untuk program prioritas kementerian/lembaga (K/L), anggaran yang sudah terserap sejumlah Rp34,6 triliun atau Rp28% dari pagu. Anggaran digunakan untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Untuk UMKM dan korporasi, stimulus yang terserap mencapai Rp40,6 triliun atau 21% dari pagu. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM. (rig)