Agar PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, PKP Wajib Lakukan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) yang menjual mobil baru dengan pemanfaatan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) wajib melaporkan realisasinya kepada Ditjen Pajak (DJP).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 20/2021. Pasal 6 beleid itu menyebut PKP harus memenuhi sejumlah ketentuan agar penjualan mobil baru bisa memperoleh insentif PPnBM DTP.

"Pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah berupa kendaraan bermotor ... wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah," bunyi penggalan Pasal 6 ayat (1) PMK tersebut, dikutip pada Sabtu (27/2/2021).

Faktur pajak harus diberi keterangan "PPnBM Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 20/PMK.010/2021". Adapun laporan realisasi PPnBM DTP itu berupa pelaporan faktur dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP yang melakukan penyerahan mobil baru.

PPnBM terutang atas penyerahan mobil baru tidak ditanggung pemerintah jika tidak menggunakan faktur pajak atau tidak melaporkan faktur pajaknya sesuai ketentuan. Dalam hal ini, penjualan mobil baru tetap akan dikenai PPnBM.

Selain itu, kepala kantor pelayanan pajak atas nama dirjen pajak juga dapat menagih PPnBM yang terutang jika memperoleh informasi yang menunjukkan mobil baru tidak termasuk kendaraan yang memperoleh insentif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak memenuhi kriteria yang diatur pemerintah.

Penagihan PPnBM yang terutang juga bisa dilakukan jika ternyata ditemukan insentif PPnBM DTP tidak memenuhi ketentuan atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya.

"Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah...dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 8 beleid itu.

Sebagai informasi kembali, melalui PMK 20/2021, pemerintah memberikan insentif PPnBM DTP atas 2 jenis mobil, yakni sedan atau station wagon dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc dan kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc.

Jumlah pembelian lokal atau local purchase harus dipenuhi. Selain itu, ada syarat penggunaan komponen dari dalam negeri paling sedikit 70%. Insentif itu berlaku sepanjang Maret hingga Desember 2021.

Pada masa pajak Maret hingga Mei 2021, insentif PPnBM DTP diberikan hingga 100%. Pada masa pajak Juni hingga Agustus 2021, pemerintah memberi insentif PPnBM DTP sebesar 50%. Adapun pada masa pajak September hingga Desember 2021, insentif PPnBM DTP-nya hanya 25%. (Kaw)