Ada Tax Holiday, Sineas Diminta Segera Memanfaatkan

MANILA, DDTCNews - Dewan Pengembangan Film Filipina (Film Development Council of the Philippines/FDCP) meminta pelaku industri film dan audiovisual segera mengajukan rencana prioritas investasi agar dapat memperoleh insentif tax holiday.

Ketua FDCP Liza Dino mengatakan insentif pajak tersebut menjadi kesempatan yang baik bagi para sineas untuk bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Menurutnya, perfilman termasuk sektor usaha yang mengalami dampak buruk akibat pandemi selama lebih dari satu tahun terakhir.

"Insentif pajak ini akan sangat membantu perusahaan film dan audiovisual kami karena mereka terus menjaga industri tetap bertahan selama masa-masa sulit ini," katanya, dikutip Jumat (4/6/2021).

Dino mengatakan Presiden Rodrigo Duterte telah memasukkan sektor perfilman dalam daftar investasi pilihan yang dapat memperoleh insentif perpajakan sejak 18 November 2020.

Pemerintah memberikan insentif itu untuk memodernisasi ekonomi Filipina, membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran, serta mengatasi masalah sosial tentang tenaga kerja.

Jika disetujui, pelaku usaha perfilman dapat memperoleh tax holiday selama maksimum 4 tahun dengan masa berlaku 3 tahun, selama 2020 hingga 2023. Pendapatan penjualan tiket, iklan, royalti, serta biaya sewa untuk pertunjukan khusus dalam periode insentif juga dapat masuk dalam insentif.

Dino berharap semakin banyak pelaku industri perfilman yang memanfaatkan insentif pajak tersebut. Menurutnya, FDCP akan mendampingi perusahaan film dan audiovisual mendaftarkan investasinya agar mendapatkan insentif fiskal.

"FDCP berkomitmen untuk membantu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan selama proses pendaftaran berlangsung," ujarnya seperti dilansir manilastandard.net.

Departemen Perindustrian dan Dewan Investasi menetapkan sejumlah syarat pada pelaku usaha perfilman untuk memperoleh tax holiday, misalnya pemohon harus seorang produser, proyek dibuat untuk kepentingan komersial, serta menyampaikan rencana pembiayaan proyek.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Film Filipina (Philippine Motion Picture Producers Association of the Philippines/PMPPAP) juga menyerukan pembebasan pajak setelah mengalami kerugian hingga P16 miliar atau Rp4,7 triliun sejak pandemi Covid-19 tahun lalu.

Mereka berharap pembebasan pajak berlaku pada pajak penghasilan, pajak hiburan, serta pajak lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Bsi)