Ada Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak, Berminat?

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan membuka rekrutmen calon hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2020.

Melalui Pengumuman No.PENG-01/PHPP/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2020 menyatakan ada kebutuhan pengisian hakim pada pengadilan pajak.

“Mengundang putra dan putri terbaik bangsa di seluruh Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada rekrutmen calon hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2020,” demikian bunyi bagian pembuka dalam pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman yang diteken pada 16 September 2020 tersebut, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon hakim pengadilan pajak. Selain itu, dijabarkan pula tahapan rekrutmen yang harus dilalui para calon. Berikut perincian selengkapnya.

A. PERSYARATAN

UMUM:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 45 tahun dan setinggi-tingginya 62 tahun per tanggal pendaftaran;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
6. Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
7. Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
9. Sehat jasmani dan rohani.

KHUSUS:

1. Berpendidikan minimal Sarjana (S1);
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Tertib membayar pajak dibuktikan dengan menyampaikan SPT tahunan PPh perorangan 2 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib sesuai ketentuan;
5. Memiliki motivasi dan integritas tinggi; dan
6. Bagi pegawai negeri sipil, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id mulai tanggal 18 September s.d. 14 Oktober 2020.
2. Pada saat pendaftaran online, peserta harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online serta mengunggah (upload) soft file berkas berjenis PDF file dengan ukuran masing-masing maksimal 5 Mb (megabyte) sebagai berikut:
   1. Surat lamaran yang ditandatangani oleh peserta dan ditujukan kepada menteri keuangan dengan menyatakan pilihan untuk menjadi hakim di bidang pajak atau hakim di bidang kepabeanan dan cukai;
   2. Daftar riwayat hidup dengan dibubuhi meterai Rp6.000 sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
   3. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna biru ukuran 4x6;
   4. Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Pascasarjana (S2) dan/atau Doktor (S3) yang telah dilegalisasi;
   5. Ijazah/sertifikat pendidikan keahlian di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai (jika ada);
   6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) setempat;
   8. Surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan dibubuhi meterai Rp6.000 sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
   9. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Perorangan Tahun 2018 dan 2019;
   10. Surat kuasa kepada panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Perorangan Tahun 2018 dan 2019 dengan dibubuhi meterai Rp.6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
   11. Tanda terima/bukti kirim LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang diwajibkan.
3. Dokumen sebagai berikut:
   1. Surat rekomendasi pimpinan unit eselon I atau pejabat yang berwenang bagi peserta yang berstatus pegawai negeri sipil aktif (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
   2. Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri; harus dibawa pada saat pelaksanaan Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan Paper.

C. TAHAPAN REKRUTMEN

Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan Paper;
3. Tes Kesehatan; dan
4. Wawancara, meliputi pendalaman terhadap hasil Assessment Center; penelusuran rekam jejak, serta penerimaan masukan dari masyarakat.

D. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan sebagai hakim pengadilan pajak, panitia pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.
2. Dalam rangka rekrutmen calon hakim pengadilan pajak, panitia pusat tidak memungut biaya apapun.
3. Semua keputusan Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.