THAILAND

Ini Cara Thailand Hadapi Google Tax

Redaksi DDTCNews | Selasa, 27 September 2016 | 12:30 WIB
Ini Cara Thailand Hadapi Google Tax

BANGKOK, DDTCNews – Kementerian Keuangan Thailand sedang mempertimbangkan untuk memperketat aturan pajak atas perusahaan teknologi dan internet seperti Google. "Google Tax" atau pajak atas usaha sejenis ini sudah menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara, terutama bagi otoritas pajak Thailand atau the Revenue Department.

Direktur Jenderal the Revenue Department, Prasong Poontaneat mengatakan bahwa pemerintah Thailand akan lebih fokus dengan mengubah aturan pajak yang ada.

“Kami sedang mempelajari permasalahan ini dan telah membentuk sebuah komite khusus yang bertugas untuk menangani masalah tersebut selama dua bulan terakhir,” ucapnya, Senin (26/9).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Prasong berharap bahwa panitia yang telah dibentuk ini dapat menghasilkan solusi pemajakan yang lebih tepat bagi industri teknologi dan internet. Menurutnya, juga akan ada aturan pajak yang lebih menjelaskan transfer perangkat seluler dan sektor pembayaran internet.

“Idenya adalah mencari solusi baru untuk Thailand meskipun harus mengubah peraturan perundang-undangan, karena yang berlaku saat ini sudah ketinggalan jaman dan telah digunakan selama lebih dari 50 tahun,” pungkasnya.

Berbeda dengan Indonesia, di mana pemerintahnya justru mengejar kembali pajak yang belum dibayarkan oleh Google. Kini, Indonesia sedang mengejar pajak Google yang sudah 5 tahun belum dibayarkannya, dengan nilai lebih dari US$400 juta (Rp5,2 triliun).

“Masalah di Thailand dan Indonesia berbeda, sekarang tinggal kita serahkan saja kepada panitia untuk mencari solusinya tentunya dengan pengawalan,” tutup Prasong seperti dikutip dalam bangkokpost.com. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Selasa, 01 Oktober 2024 | 17:17 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

DigiTax 4.0 sebagai Lompatan Besar dalam Sistem Perpajakan

BERITA PILIHAN
Senin, 28 Oktober 2024 | 22:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Wamenkeu Anggito Sebut Teknologi AI Bisa Proyeksikan Penerimaan Pajak

Senin, 28 Oktober 2024 | 19:30 WIB BEA CUKAI BALI

DJBC Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp4,3 Miliar di Bali

Senin, 28 Oktober 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Fasilitas Pajak, Investor Diminta Tak Ragu Masuk Sektor Tertentu

Senin, 28 Oktober 2024 | 18:00 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Rekordasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:15 WIB ARTICLE WRITING FAIR - KOSTAF FIA UI

Tantangan Pemajakan Aset Digital di Tengah Daya Beli yang Melemah

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax