CORETAX SYSTEM

Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 17:00 WIB
Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Coretax administration system memiliki fitur yang mampu mencegah kesalahan penggunaan identitas wajib pajak dalam penerbitan faktur pajak.

Meski tidak berstatus pengusaha kena pajak (PKP), wajib pajak dapat melihat faktur-faktur yang mencantumkan wajib pajak bersangkutan sebagai pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP).

"Kita bisa memberikan flagging. Transaksi dalam faktur ini tidak ada kaitannya dengan saya. Ini bisa kita flagging, lalu diminta klarifikasi data ke si pembuat faktur," kata Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Menu e-Tax Invoice akan tetap akan tersedia dalam aplikasi coretax wajib pajak non-PKP. Menu e-Tax Invoice bagi non-PKP tidak memiliki fitur membuat ataupun submit atas faktur pajak. Namun, wajib pajak non-PKP bisa melihat faktur yang mencantumkan identitasnya.

"Walau tidak ada menu Create Invoice dan Submit Invoice, tetapi nanti akan ada menu untuk melihat faktur yang menggunakan identitas kita sebagai pembeli," tuturnya.

Sebagaimana yang ditampilkan pada simulator coretax, daftar pajak masukan yang mencantumkan identitas wajib pajak bersangkutan sebagai pembeli nantinya bisa diakses pada menu e-Tax Invoice, lalu menu Input Tax.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

"Semua wajib pajak baik berstatus sebagai PKP maupun bukan, dapat mengakses menu ini sehingga semua transaksi yang dipungut PPN oleh pihak lain dapat diketahui," tulis DJP dalam simulator coretax.

Melalui menu tersebut, wajib pajak nantinya dapat menentukan apakah faktur pajak yang diperoleh akan dikreditkan sebagai pajak masukan, tidak dikreditkan sebagai pajak masukan, atau transaksi tidak valid (invalid).

Sebagai informasi, DJP berencana melakukan deployment sistem coretax pada akhir tahun ini. Dengan demikian, coretax akan digunakan secara penuh mulai tahun depan.

Baca Juga:
Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Menjelang deployment, DJP telah meluncurkan simulator coretax yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk memahami cara kerja sistem baru tersebut. Wajib pajak perlu mendaftarkan diri lewat akun DJP Online masing-masing untuk bisa menjajal simulator tersebut.

Jika pendaftaran dinyatakan sukses, DJP akan mengirimkan link, username, dan password simulator coretax dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Selain simulator, DJP memproduksi 55 video tutorial dan 19 handbook untuk membantu wajib pajak mempelajari penggunaan coretax. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor