INGGRIS

Sekolah Internasional Bakal Kena PPN 20%, Dubes Kompak Protes

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 17:45 WIB
Sekolah Internasional Bakal Kena PPN 20%, Dubes Kompak Protes

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Para duta besar dari negara sahabat meminta Inggris untuk tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20% atas jasa pendidikan di sekolah internasional.

Duta Besar Jerman untuk Inggris Miguel Berger mengatakan pengenaan PPN atas jasa pendidikan di sekolah Jerman yang berlokasi di Inggris akan mengurangi jumlah siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

"Deutsche Schule London memiliki kurang lebih 900 siswa. Sekitar 20% hingga 25% siswa akan terpaksa meninggalkan sekolah tersebut bila PPN dikenakan," ujar Berger, dikutip Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Tidak Setorkan PPN yang Dipungut, Direktur CV Diserahkan ke Kejari

Lebih lanjut, Berger mengatakan 30% dari biaya operasional Deutsche Schule London ditanggung oleh pemerintah Jerman. Dengan demikian, Inggris seharusnya tidak mengenakan PPN atas jasa pendidikan yang disediakan oleh Deutsche Schule London.

"Bagi para warga Jerman yang datang ke Inggris selama 2 tahun hingga 4 tahun dan ingin anak-anaknya kembali ke sistem pendidikan nasional Jerman, satu-satunya sekolah yang menjadi pilihan mereka adalah Deutsche Schule London," ungkap Berger seperti dilansir irishnews.com.

Oleh karena Deutsche Schule London memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan sekolah swasta pada umumnya, Deutsche Schule London perlu mendapatkan perlakuan PPN yang berbeda.

Baca Juga:
Ada UN Tax Convention, Negara G7 Minta PBB Kedepankan Konsensus

Perlu diketahui, Deutsche Schule London adalah sekolah Jerman yang didirikan pada 1971 dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak-anak staf diplomatik Jerman.

Senada, Duta Besar Prancis untuk Inggris Helene Duchene meminta Inggris untuk memberikan fasilitas pengecualian PPN atas 11 sekolah Prancis yang berlokasi di Inggris.

Duchene mengatakan 11 sekolah Prancis di Inggris memberikan jasa pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku di Prancis. Oleh karena perbedaan kurikulum tersebut, sekolah Prancis tidak perlu mendapatkan perlakuan yang sama dengan sekolah swasta yang menggunakan kurikulum Inggris.

Baca Juga:
Kemenkes di Negara Ini Usulkan Minuman Bergula Kena Cukai 40 Persen

"Kami bukanlah target dari kebijakan PPN ini. Sekolah kami menerapkan kurikulum khusus guna mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian Prancis," ujar Duchene.

Seperti diketahui, Inggris berencana mengenakan PPN sebesar 20% atas jasa pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta, termasuk sekolah internasional, mulai tahun depan.

PPN atas jasa pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta dipandang perlu untuk mendanai program peningkatan kualitas sekolah negeri yang diusung oleh Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 28 Oktober 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP KALSELTENG

Tidak Setorkan PPN yang Dipungut, Direktur CV Diserahkan ke Kejari

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:01 WIB AMERIKA SERIKAT

Ada UN Tax Convention, Negara G7 Minta PBB Kedepankan Konsensus

Senin, 28 Oktober 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Urusan Pajak Satu Akun WP Bisa Dikelola ‘Keroyokan’, Seperti Apa?

BERITA PILIHAN
Senin, 28 Oktober 2024 | 19:30 WIB BEA CUKAI BALI

DJBC Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp4,3 Miliar di Bali

Senin, 28 Oktober 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Fasilitas Pajak, Investor Diminta Tak Ragu Masuk Sektor Tertentu

Senin, 28 Oktober 2024 | 18:00 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Rekordasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:15 WIB ARTICLE WRITING FAIR - KOSTAF FIA UI

Tantangan Pemajakan Aset Digital di Tengah Daya Beli yang Melemah

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi