DPR RI

Komisi XI DPR Buka Ruang untuk Tambah Kementerian yang Jadi Mitra

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 20:00 WIB
Komisi XI DPR Buka Ruang untuk Tambah Kementerian yang Jadi Mitra

Sejumlah anggota DPR dan DPD masa bakti 2024-2029 berfoto di depan Gedung Kura-Kura usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR membuka ruang untuk menambah kementerian atau lembaga yang menjadi mitra komisi.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir penambahan mitra bisa dilakukan dalam hal Presiden Prabowo Subianto kembali memutuskan untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga di kabinet.

"Kalau kita akan melihat kan ini juga masih ada penambahan-penambahan kementerian, kalau yang existing yang lama masih tetap, tapi nanti kita akan lihat jika mana kalau mungkin akan ditambahkan yang terkait dengan tupoksi dari Komisi XI, ya kemungkinan besar kita bisa masukkan di sana," ujar Adies, Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Prabowo Minta Ngirit Rp306 Triliun, Sri Mulyani Tak Rombak APBN 2025

Adies pun mengatakan DPR melalui Komisi XI siap mengawal kebijakan pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan oleh Prabowo bisa dicapai.

"Paling tidak kan Komisi XI, mitra-mitra kerjanya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain sebagainya, paling tidak kan concern-nya dibilang ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi negara kita, kalau perlu sesuai dengan target daripada Pak Presiden, di atas 8%. Kalau lihat pasar di awal pemerintahan ini, Insyaallah saat ini kita optimis untuk mencapai itu," ujar Adies.

Untuk diketahui, kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi XI DPR antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BI, OJK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:
WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN yang diusulkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN) atau yang akan diprivatisasi.

Adapun Adies selaku wakil ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan bertugas mengoordinasikan ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Prabowo: Bisa Hemat Rp20 Triliun

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI