DPR RI

Komisi XI DPR Buka Ruang untuk Tambah Kementerian yang Jadi Mitra

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 20:00 WIB
Komisi XI DPR Buka Ruang untuk Tambah Kementerian yang Jadi Mitra

Sejumlah anggota DPR dan DPD masa bakti 2024-2029 berfoto di depan Gedung Kura-Kura usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR membuka ruang untuk menambah kementerian atau lembaga yang menjadi mitra komisi.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir penambahan mitra bisa dilakukan dalam hal Presiden Prabowo Subianto kembali memutuskan untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga di kabinet.

"Kalau kita akan melihat kan ini juga masih ada penambahan-penambahan kementerian, kalau yang existing yang lama masih tetap, tapi nanti kita akan lihat jika mana kalau mungkin akan ditambahkan yang terkait dengan tupoksi dari Komisi XI, ya kemungkinan besar kita bisa masukkan di sana," ujar Adies, Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Retreat Kabinet Merah Putih Tak Pakai Dana APBN

Adies pun mengatakan DPR melalui Komisi XI siap mengawal kebijakan pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan oleh Prabowo bisa dicapai.

"Paling tidak kan Komisi XI, mitra-mitra kerjanya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain sebagainya, paling tidak kan concern-nya dibilang ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi negara kita, kalau perlu sesuai dengan target daripada Pak Presiden, di atas 8%. Kalau lihat pasar di awal pemerintahan ini, Insyaallah saat ini kita optimis untuk mencapai itu," ujar Adies.

Untuk diketahui, kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi XI DPR antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BI, OJK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:
Gedung Pemerintahan di IKN Ditarget Selesai 2028

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN yang diusulkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN) atau yang akan diprivatisasi.

Adapun Adies selaku wakil ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan bertugas mengoordinasikan ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 28 Oktober 2024 | 10:15 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Gedung Pemerintahan di IKN Ditarget Selesai 2028

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

BERITA PILIHAN
Senin, 28 Oktober 2024 | 19:30 WIB BEA CUKAI BALI

DJBC Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp4,3 Miliar di Bali

Senin, 28 Oktober 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Fasilitas Pajak, Investor Diminta Tak Ragu Masuk Sektor Tertentu

Senin, 28 Oktober 2024 | 18:00 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Rekordasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:15 WIB ARTICLE WRITING FAIR - KOSTAF FIA UI

Tantangan Pemajakan Aset Digital di Tengah Daya Beli yang Melemah

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi