AMERIKA SERIKAT

5 Negara Ini Bersatu Lawan Kejahatan Mata Uang Kripto

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 Juli 2018 | 17:09 WIB
5 Negara Ini Bersatu Lawan Kejahatan Mata Uang Kripto

WASHINGTON, DDTCNews – Dalam rangka memberantas kejahatan pajak mata uang kripto (cryptocurrency),otoritas pajak Amerika Serikat (AS) atau Internal Revenue Service (IRS) bergabung dalam Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). Latar belakang pencucian uang dan kejahatan pajak yang berdampak merugikan perekonomian negara menjadi landasan terbentuknya J5.

J5 terdiri dari gabungan otoritas pajak meliputi AS, Australia, Kanada, Belanda dan Inggris. Organisasi ini merupakan respons terhadap permintaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)untuk mengatasi persoalan penghindaran pajak.

Kepala Investigasi Kriminal IRS Don Fort mengatakan pemerintah AS sebetulnya telah menerapkan one-man army approach pada masa lalu untuk memberantas kejahatan pajak cryptocurrency tapi berujung kegagalan. Maka kini pemerintah AS bergabung dalam J5 untuk mengatasi persoalan itu.

Baca Juga:
Bappebti Ungkap 75 Persen Pelanggan Aset Kripto Berusia 18-35 Tahun

“Kami tidak bisa menggunakan strategi yang telah dicoba pada masa lalu, sementara pelaku kejahatan pajak memanipulasi sistem pajak dan memanfaatkan kelemahan suatu kebijakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya harap IRS akan cukup kuat untuk memberantas kejahatan pajak internasional,” katanya melansir bitcoinmagazine.com, Rabu (4/7).

Sejalan dengan Fort, Direktur Layanan Investigasi Penipuan HM Revenue & Customs (HMRC) Inggris Simon York pun optimis J5 akan mempersempit celah bagi seluruh penghindar pajak dalam melaksanakan aksinya. “Organisasi ini juga akan menjangkau setiap wajib pajak tanpa terkecuali,” tutur York.

J5 terdiri dari beberapa koalisi yang akan berkolaborasi secara internasional untuk mengurangi ancaman yang semakin berkembang dan berdampak buruk pada administrasi pajak, khususnya dari sektor cryptocurrency dan cybercrime.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Koalisi J5 meliputi Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) dan Australian Taxation Office (ATO), the Canada Revenue Agency (CRA), the Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) Belanda,HMRC Inggris serta IRS Criminal Investigation (IRS-CI) AS.

Pada pertemuan pertama kalinya, para pakar pajak dan keuangan terkemuka dari negara-negara anggota J5 berkumpul untuk merancang strategi sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang baru dalam mengejar para penjahat pajak berskala internasional.

Di samping itu, IRS sebetulnya telah khawatir tentang pajak cryptocurrency sejak 2014. IRS telah menerbitkan panduan perpajakan cryptocurrency dan menganggap bitcoin sebagai properti yang dimiliki oleh wajib pajak.

Baca Juga:
Volume Transaksi Terus Naik, Pajak dari Kripto Tembus Rp942,88 Miliar

Pada awal tahun 2017, IRS mengumpulkan tim penyelidik untuk menindak pencuci uang dan penghindar pajak yang memanfaatkan cryptocurrency. Hingga akhirnya IRS memerintahkan Coinbase untuk menyerahkan catatan lebih dari 480 ribu pengguna cryptocurrency.

Dalam upaya untuk menangkap kecurangan pajak Amerika, IRS pernah memerintahkan Coinbase untuk menyerahkan catatan lebih dari 480.000 pengguna. Setelah pertempuran hukum yang berlarut-larut, tercatat ada 14.000 pengguna yang terlibat dalam aktivitas perdagangan di atas USD20 ribu atau Rp286,58 juta. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 19:00 WIB ASET KRIPTO

Bappebti Ungkap 75 Persen Pelanggan Aset Kripto Berusia 18-35 Tahun

Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?