KEBIJAKAN EKONOMI

4 Fokus Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Juni 2018 | 13:42 WIB
4 Fokus Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok

JAKARTA, DDTCNews - Perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok sebagai dua kutub ekonomi dunia akan berdampak ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, strategi mulai disusun untuk menghadapi efek dari konflik ekonomi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapan pemerintah sudah menyiapakan 4 langkah menyikapi perang dagang antara AS-Tiongkok tersebut. Sektor domestik menjadi perhatian utama agar ekonomi nasional memiliki ketahanan menghadapi dinamika global.

"Yang penting, fokus saja pada urusan kita," katanya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (21/6).

Baca Juga:
APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Langkah pertama adalah memastikan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) tidak melebar. Pada Kuartal I-2018, defisit transaksi berjalan sebesar US$ 5,5 miliar atau 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara sepanjang tahun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisitnya di kisaran 2%-2,1% atau naik dibanding realisasi 2017 yang sebesar 1,7% dari PDB.

Perang dagang antara AS-Tiongkok ini berpotensi meningkatkan impor Indonesia, karena masing-masing negara akan mencari pasar alternatif. Oleh karena itu, agar impor tidak membumbung tinggi dan berdampak pada melebarnya defisit transaksi berjalan. Maka ekspor harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pemerintah akan berupaya menggenjot ekspor ke India. Saat ini, pemerintah tengah berdiskusi dengan India untuk mempermudah pengiriman barang. Selain itu, kami harus susun kebijakan baik di industri atau Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperbaiki ekspor," terang Darmin.

Baca Juga:
Ekonomi Tumbuh 5,05% pada Kuartal II/2024, Begini Kata Pemerintah

Langkah kedua, pemerintah juga akan berdiskusi dengan pemerintah AS ataupun Tiongkok, terutama jika terjadi dumping. Ketiga, melakukan antisipasi dampak kenaikan suku bunga acuan di AS terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

"Maka kenaikan suku bunga itu tidak perlu otomatis mendorong naiknya tingkat bunga kredit perbankan," tandasnya.

Terakhir adalah memastikan pelatihan dan pendidikan vokasi diimplementasikan sesegera mungkin. Sebab, untuk meningkatkan ekspor perlu ada perbaikan alur produksi secara komprehensif. Hal yang sudah dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur, setelahnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 September 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 06 Agustus 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Tumbuh 5,05% pada Kuartal II/2024, Begini Kata Pemerintah

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani Jamin Wariskan APBN yang Sehat kepada Menkeu Selanjutnya

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja