KEBIJAKAN EKONOMI

4 Fokus Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Juni 2018 | 13:42 WIB
4 Fokus Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok

JAKARTA, DDTCNews - Perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok sebagai dua kutub ekonomi dunia akan berdampak ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, strategi mulai disusun untuk menghadapi efek dari konflik ekonomi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapan pemerintah sudah menyiapakan 4 langkah menyikapi perang dagang antara AS-Tiongkok tersebut. Sektor domestik menjadi perhatian utama agar ekonomi nasional memiliki ketahanan menghadapi dinamika global.

"Yang penting, fokus saja pada urusan kita," katanya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (21/6).

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Langkah pertama adalah memastikan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) tidak melebar. Pada Kuartal I-2018, defisit transaksi berjalan sebesar US$ 5,5 miliar atau 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara sepanjang tahun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisitnya di kisaran 2%-2,1% atau naik dibanding realisasi 2017 yang sebesar 1,7% dari PDB.

Perang dagang antara AS-Tiongkok ini berpotensi meningkatkan impor Indonesia, karena masing-masing negara akan mencari pasar alternatif. Oleh karena itu, agar impor tidak membumbung tinggi dan berdampak pada melebarnya defisit transaksi berjalan. Maka ekspor harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pemerintah akan berupaya menggenjot ekspor ke India. Saat ini, pemerintah tengah berdiskusi dengan India untuk mempermudah pengiriman barang. Selain itu, kami harus susun kebijakan baik di industri atau Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperbaiki ekspor," terang Darmin.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Langkah kedua, pemerintah juga akan berdiskusi dengan pemerintah AS ataupun Tiongkok, terutama jika terjadi dumping. Ketiga, melakukan antisipasi dampak kenaikan suku bunga acuan di AS terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

"Maka kenaikan suku bunga itu tidak perlu otomatis mendorong naiknya tingkat bunga kredit perbankan," tandasnya.

Terakhir adalah memastikan pelatihan dan pendidikan vokasi diimplementasikan sesegera mungkin. Sebab, untuk meningkatkan ekspor perlu ada perbaikan alur produksi secara komprehensif. Hal yang sudah dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur, setelahnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?