Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja pemeriksaan pajak masih belum optimal. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (12/11/2019).

Dengan basis perhitungan wajib pajak (WP) pada 2018, rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ ACR) masih sebesar 1,6%. Adapun standar besaran ACR dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 3%—5%.

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) 2018 DJP, realisasi ACR WP orang pribadi (OP) mencapai 0,62%. Sementara, ACR WP badan tercatat sebesar 3,23%. ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara WP yang diperiksa dengan jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan belum optimalnya aktivitas pemeriksaan ini dikarenakan adanya ketimpangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan jumlah WP yang diperiksa. Apalagi, WP terus bertambah tiap tahunnya.

“Peningkatan ACR tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kami lebih fokus meningkatkan kualitas dan kinerja pemeriksaan,” katanya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti tentang persoalan pajak keuangan syariah. Setidaknya, terdapat dua hal yang perlu disoroti. Pertama, masalah kepastian hukum. Kedua, rezim insentif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Indikasi Ketidakpatuhan Tinggi

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan beberapa perbaikan telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan kebijakan restitusi dipercepat yang membuat pemeriksaan lebih diarahkan untuk menggali potensi penerimaan.

Tidak hanya itu, DJP juga mengambil kebijakan perencanaan pemeriksaan yang fokus pada WP dengan indikasi ketidakpatuhan yang tinggi serta potensi hasil pemeriksaan cukup material. Hal tersebut masuk dalam compliance risk management (CRM).

• ACR WP OP Masih Bisa Ditingkatkan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan berdasarkan OECD Tax Administration Survey 2019 yang merujuk pada kondisi 2017, ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian. Pertama, tiap negara umumnya memiliki pola ACR yang berbeda antara WP OP dan badan. ACR WP badan umumnya lebih tinggi.

Kedua, ACR WP OP pada umumnya berada di kisaran 2,5%-3% yang bisa dianggap sebagai angka international practices meski belum tentu angka ideal. Ketiga, untuk ACR WP badan pada umumnya berada di atas 5%. Keempat, ACR pada 2017 untuk WP OP berada di bawah 0,5%.

Bawono menyebutkan dari semua jenis WP maka ACR untuk WP OP masih bisa ditingkatkan. Dia pun tidak menampik jika aktivitas audit dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan.

• Infant Industry

Researcher DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah dalam perspektif perpajakan berjudul ‘Mempertimbangkan Rezim Pajak Keuangan Syariah’ mengatakan industri keuangan syariah bisa dikatakan sebagai infant industry. Dengan demikian, jika dilepaskan lewat mekanisme pasar, sektor ini akan mengalami kesulitan mengejar ketertinggalan dengan keuangan konvensional.

“Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan instrumen fiskal yang tepat,” katanya.

Dengan menjamin kepastian hukum dan desain insentif pajak yang tepat, diharapkan industri keuangan syariah Indonesia tidak saja menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional, tapi juga dapat menjadi pemain utama dalam keuangan syariah global.

• Jumlah Pengaduan WP

DJP menyebutkan hingga 8 November 2019 tercatat 70 pengaduan wajib pajak. Adapun yang dilaporkan wajib pajak meliputi pengaduan sarana dan prasarana pelayanan perpajakan, pengaduan kode etik dan/atau disiplin pegawai, dan pengaduan tindakan pidana perpajakan.

"Sejak tahun 2015 jumlah pengaduan terus mengalami penurunan. Hingga puncaknya, jika tidak ada penambahan yang signifikan, maka pengaduan di tahun 2019 ini adalah yang terendah sepanjang lebih dari satu dekade terakhir,” demikian pernyataan DJP. (kaw)