Tanggung Pajak Mobil dan Rumah, Pemerintah Ingin Orang Kaya Belanja

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara optimistis insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) untuk mobil dan pajak pertambahan nilai (PPN) DTP untuk rumah akan efektif mendorong masyarakat membelanjakan uangnya.

Suahasil mengatakan perputaran uang dari kelompok orang yang lebih kaya sangat penting untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. Adapun saat ini, tren dana pihak ketiga di bank menunjukkan orang kaya memilih menyimpan uangnya ketimbang berbelanja.

"Mereka adalah multiplier yang kuat saat ini. Pemerintah memutuskan memberikan insentif karena ingin kelompok yang lebih kaya membelanjakan uangnya," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (2/3/2021).

Suahasil mengatakan pemerintah telah menyiapkan pagu Rp2,99 triliun untuk insentif PPnBM mobil DTP. Dia berharap akan banyak masyarakat yang memanfaatkan insentif tersebut agar dampaknya pada pemulihan sektor otomotif makin terasa.

Pemerintah memberikan insentif PPnBM DTP dalam 3 tahap. Pertama, 100% dari PPnBM terutang untuk masa pajak Maret 2021 sampai Mei 2021. Kedua, 50% dari PPnBM terutang untuk masa pajak Juni 2021 sampai Agustus 2021. Ketiga, 25% dari PPnBM terutang untuk masa pajak September 2021 sampai Desember 2021

Insentif berlaku pada pembelian mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc dan kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc. Mobil tersebut juga harus menggunakan komponen lokal minimum 70%.

Dengan tingginya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tersebut, Suahasil meyakini peningkatan penjualan mobil akan langsung berdampak pada industri otomotif serta sektor usaha pendukungnya.

"Bayangkan jika sektor otomotif menjadi jump start pada perekonomian kita. Dengan insentif pajak, mesin [perekonomian] akan berjalan lagi," ujarnya.

Demikian pula pada insentif PPN atas penyerahan rumah DTP. Dia menyebut sektor properti memiliki multiplier effect yang kuat karena berhubungan langsung dengan setidaknya 185 sektor usaha pendukung. Misalnya, pada industri baja, semen, kimia, kayu, serta furnitur.

Pemerintah telah menyiapkan pagu Rp5 triliun untuk memberikan insentif PPN atas penyerahan unit rumah DTP. Dengan insentif tersebut, pembelian rumah tidak lagi dibebani PPN 10% sehingga harganya akan lebih murah.

Insentif PPN DTP berlaku selama 6 bulan, sepanjang Maret hingga Agustus 2021. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Kemudian, PPN DTP 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. (kaw)