Sri Mulyani Ungkap Alasan Penerimaan Pajak 2019 Tak Capai Target

JAKARTA, DDTCNews – Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, Selasa (25/8/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan alasan realisasi penerimaan pajak pada 2019 kembali tidak mencapai target.

Menurut Sri Mulyani, kinerja penerimaan pajak pada 2019 masih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan dunia usaha yang sedikit terganggu akibat dinamika global. Pada saat yang bersamaan, masih ada masalah dari sisi kepatuhan pajak.

"Perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan faktor geopolitik berdampak pada perekonomian dan harga komoditas. Hal ini berpengaruh pada penerimaan pajak yang bersumber dari komoditas," kata Sri Mulyani, Selasa (25/8/2020).

Aktivitas ekonomi global melambat pada 2019 terhitung sejak Mei. Hal ini diakibatkan tereskalasinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China pada bulan tersebut hingga bulan-bulan selanjutnya.

Kondisi tersebut membuat ekonomi global hanya mampu tumbuh 2,9% (yoy), terendah sejak krisis keuangan pada 2008-2009 lalu. Ekonomi global yang melambat pada 2019 ini turut memengaruhi ekonomi Indonesia dari sisi investasi dan ekspor.

Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut program restitusi dipercepat juga turut menjadi faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada APBN 2019. Kebijakan restitusi dipercepat menyebabkan nominal restitusi pada 2019 tumbuh hingga 21,11% (yoy).

"Langkah ini diambil dalam rangka membantu dunia usaha dalam menjaga likuiditasnya dan menggerakkan ekonomi domestik," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak pada 2019 tercatat hanya senilai Rp1.332,7 triliun, sedikit meningkat dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya Rp1.313,3 triliun. Adapun target penerimaan pajak pada 2019 mencapai Rp1.577,8 triliun.

Dalam hal restitusi, pemerintah mencatat adanya pertumbuhan restitusi PPN dalam negeri sebesar 25,22% pada 2019 dengan nominal Rp102,1 triliun. Adapun restitusi PPh badan tercatat hanya tumbuh 0,76% (yoy) dengan nominal Rp33,23 triliun. (kaw)