Pebisnis Minta Solusi Pajak Digital OECD Diterapkan Bertahap

PARIS, DDTCNews - Business at OECD (BIAC) meminta negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework dapat mencapai kesepakatan untuk menerapkan Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) secara terbatas pada pertengahan 2021.

Menurut BIAC, hingga saat ini masih belum terdapat titik temu antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis mengenai implementasi kedua proposal tersebut. Dengan demikian, penerapan Pillar 1 dan Pillar 2 perlu dilakukan secara bertahap.

"Kami berharap Inclusive Framework menyepakati solusi yang lebih terbatas tapi realistis pada 2021. Kesepakatan ini bisa menjadi landasan diskusi jangka menengah dan panjang," tulis BIAC dalam komentarnya atas blueprint Pillar 1 dan Pillar 2 yang dirilis OECD, Selasa (22/12/2020).

Berdasarkan penilaian BIAC, kedua proposal yang diusung OECD memiliki cakupan luas dan implikasi besar yang berbeda-beda bagi setiap sektor bisnis. Akibatnya, BIAC selaku asosiasi bisnis di OECD juga kesulitan menyatukan pandangan pelaku usaha atas blueprint Pillar 1 dan Pillar 2.

Sikap berbagai yurisdiksi atas cetak biru Pillar 1 dan Pillar 2 juga amat beragam. Hal ini dengan sendirinya berpotensi menciptakan tantangan dalam implementasi kedua proposal pada masa yang akan datang.

BIAC berkomentar perbedaan pandangan antaryurisdiksi bisa dipahami mengingat banyak kepentingan yang harus ditampung baik negara maju, negara berkembang, negara dengan pasar yang besar, negara dengan pasar kecil, negara eksportir, maupun negara noneksportir.

Terlepas dari perbedaan tersebut, BIAC berpandangan suatu konsensus global mengenai pajak digital tetap perlu dicapai untuk menghindari terjadinya aksi unilateral oleh organisasi regional atau negara tertentu.

Seperti diketahui, proposal Pillar 1 dan Pillar 2 yang diusung OECD dirancang untuk merespons tantangan perpajakan akibat perkembangan ekonomi digital sekaligus menjawab isu base erosion and profit shifting (BEPS) yang belum dapat diselesaikan melalui BEPS Action Plan.

Melalui Pillar 1, OECD menindaklanjuti masalah pemajakan atas ekonomi digital melalui pembagian hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar, sedangkan Pillar 2 mendorong pengenaan pajak minimum global untuk semakin meminimalisasi praktik BEPS.

Dalam implementasi atas Pillar 1, BIAC berpandangan konsensus atas Pillar 1 secara terbatas dan penerapan yang bertahap mampu menyukseskan implementasi pembagian hak pemajakan yang diusung pada proposal tersebut.

Menurut BIAC, penerapan proposal Pillar 1 perlu diterapkan secara bertahap agar setiap stakeholder baik otoritas pajak maupun wajib pajak sama-sama memiliki waktu untuk beradaptasi. Langkah ini juga dipercaya bisa meminimalisasi biaya kepatuhan yang ditanggung oleh wajib pajak.

Dalam implementasi proposal Pillar 2, BIAC sepakat income inclusion rule pada proposal Pillar 2 perlu diterapkan sebagai norma utama (primary rule), sedangkan ketentuan undertaxed payment rule, subject to tax rule, dan switch over rule lebih berperan sebagai backstop bila diperlukan. (Bsi)