Negara Ini akan Sita Aset Luar Negeri Milik Penunggak Pajak

TOKYO, DDTCNews - Pemerintah Jepang bakal merevisi ketentuan perpajakan di negara tersebut dengan tujuan memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menyita barang milik penunggak pajak yang terdapat di luar yurisdiksi.

Reformasi perpajakan ini sudah diusulkan ke Parlemen Jepang dan akan dibahas pada 2021. "Saat ini, otoritas pajak Jepang hanya dapat menyita aset milik penunggak pajak yang terletak di dalam negeri," tulis scmp.com dalam pemberitaannya, dikutip Jumat (11/12/2020).

Dalam rancangan beleid terbaru tersebut, otoritas pajak Jepang memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada otoritas pajak yurisdiksi mitra dalam melakukan penyitaan aset milik penunggak pajak atas nama otoritas pajak Jepang.

Secara resiprokal, otoritas pajak Jepang juga akan memberikan bantuan yang sama bila otoritas pajak negara mitra menemukan adanya aset milik penunggak pajak yang terdapat di Jepang.

Scmp.com mencatat Pemerintah Jepang telah menyepakati banyak perjanjian untuk mendukung rencana ini. Per Oktober 2020, Jepang telah menandatangani 69 perjanjian.

Meski demikian, terdapat beberapa negara mitra yang belum menyepakati perjanjian dengan Jepang seperti Hong Kong, China, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Untuk menekan praktik penghindaran dan pengelakan perpajakan, rancangan beleid terbaru juga menyiapkan sanksi yang berat bagi wajib pajak yang secara sengaja menyembunyikan asetnya di luar yurisdiksi.

Pada rancangan beleid terbaru, wajib pajak yang terbukti menyembunyikan asetnya di luar negeri bisa dikenai sanksi pidana penjara selama maksimal 3 tahun dan denda sebesar JPY2,5 juta.

Tidak hanya bagi wajib pajak, sanksi ini juga bisa dikenakan atas orang-orang yang turut membantu wajib pajak dalam menyembunyikan aset di luar negeri, mulai dari keluarga hingga rekanan bisnis. (Bsi)