Insentif UMKM 2020 Minim Peminat, Ini Langkah Pemerintah Tahun Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan berbagai insentif pajak di tengah pandemi Covid-19, termasuk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir pemerintah telah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk pelaku UMKM. Sayangnya, realisasi pemanfaatannya sepanjang 2020 sangat kecil.

"Insentif pajak sangat tergantung kondisi perusahaan. Dalam artian kalau memang perusahaan mengalami kerugian, nggak akan dapat insentif pajak lagi," katanya melalui konferensi video, Jumat (5/2/2021).

Iskandar mengatakan pajak hanya dipungut pada pelaku usaha yang masih untung. Oleh karena itu, dia berharap kinerja UMKM akan membaik tahun ini sehingga bisa memperoleh insentif PPh final DTP.

Sepanjang 2020, pemerintah mengalokasikan pagu Rp2,4 triliun untuk insentif PPh final UMKM DTP, tetapi kemudian direvisi menjadi Rp1,08 triliun. Namun hingga akhir tahun, realisasinya hanya Rp670 miliar atau 62,03%.

Memasuki 2021, pemerintah mengumumkan insentif tersebut diperpanjang selama 6 bulan. Iskandar pun menyiapkan strategi agar pemanfaatannya semakin besar.

Selain mendorong agar UMKM mencatatkan untung, dia menyebut pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi dan memperbaiki implementasi pemberian insentif tersebut. "Salah satunya juga terkait kecepatan yang senantiasa akan pemerintah perbaiki di dalam implementasinya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mengatur perpanjangan sejumlah insentif pajak selama 6 bulan, termasuk PPh final UMKM DTP.

PMK tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan itu diharapkan mampu membantu pelaku usaha memperbaiki arus kasnya agar bisa terus berproduksi. (Bsi)