EFEK VIRUS CORONA

Devisa Pariwisata yang Hilang Diprediksi Tembus Rp157 Triliun

Dian Kurniati | Kamis, 16 April 2020 | 16:46 WIB
Devisa Pariwisata yang Hilang Diprediksi Tembus Rp157 Triliun

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memprediksi Indonesia akan kehilangan devisa dari sektor pariwisata sampai dengan US$10 miliar atau sekitar Rp157,1 triliun akibat pandemi virus Corona.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan angka itu diambil dengan asumsi sektor pariwisata mulai pulih pada Juni 2020. Adapun, angka itu separuh dari realisasi devisa pariwisata tahun lalu sebesar US$20 miliar.

“Mungkin tahun ini bisa sekitar separuhnya, atau lebih dari separuh, kita kehilangan devisa dari pariwisata. Tergantung berhentinya pariwisata,” katanya melalui konferensi video, Kamis (16/4/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Wishnutama menambahkan Corona membuat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) anjlok tahun ini. Dia memprediksi jumlah kunjungan wisman tahun ini hanya sekitar 5 juta wisman.

Potensi kehilangan devisa dihitung dari perkiraan jumlah wisman yang gagal berkunjung ke Indonesia dikalikan rata-rata uang yang mereka belanjakan. Rata-rata belanja wisman setiap kunjungan ke Indonesia sekitar US$1.200 per orang.

Tahun lalu, Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan sebanyak 16,1 juta wisman, naik 1,9% dari 2018, meski masih di bawah target 18 juta wisman. Untuk tahun ini, pemerintah sempat mematok target sebanyak 17 juta wisman.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Wishnutama menambahkan pemerintah saat ini berusaha membantu sektor pariwisata yang saat ini sedang sepi kunjungan. Menurutnya, pariwisata akan berangsur pulih jika maskapai penerbangan kembali beroperasi.

Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan rencana pengembangan pariwisata di Indonesia demi berkompetisi dengan negara lainnya. Pemerintah memperkirakan kunjungan wisatawan kembali ramai pada 2021.

“Fokus utama kita justru kepada hal-hal yang sangat basic di destinasi pariwisata, dan saya sudah berbicara dengan beberapa pemda. Seperti masalah toilet, kebersihan, keselamatan, dan keamanan,” ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 April 2020 | 17:28 WIB

Mungkin keadaan ini bisa dimanfaatkan untuk membenahi destinasi pariwisata sehingga jika keadaan kembali normal pun para pelaku usaha sudah siap

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN