KOTA DEPOK

Wow, Setoran Pajak PBB di Kota Depok Lampaui Target

Redaksi DDTCNews | Minggu, 11 Oktober 2020 | 10:00 WIB
Wow, Setoran Pajak PBB di Kota Depok Lampaui Target

Ilustrasi. (DDTCNews)

DEPOK, DDTCNews – Pemkot Depok mencatatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp234,26 miliar, atau 121,10% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp193,45 miliar.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Reza mengatakan realisasi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau 30 September 2020.

"Alhamdulillah, dengan upaya yang kita lakukan, akhir September 2020, raihan PBB sudah mencapai target, bahkan lebih," katanya, dikutip Minggu (11/10/2020).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Reza menuturkan Pemkot Depok mengapresiasi masyarakat yang sudah taat membayar pajak. Menurutnya, pendapatan dari pajak ini digunakan untuk memajukan pembangunan di Kota Depok.

Meski begitu, lanjutnya, upaya penagihan akan terus digencarkan. Ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi secara masif, termasuk pembebasan sanksi administrasi serta penagihan aktif bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB).

"Pembebasan sanksi administrasi berupa denda juga kita perpanjang hingga 31 Desember. Jadi, masyarakat bisa tetap bayar tanpa denda (jika ada tunggakan)," tuturnya seperti dilansir validnews.com.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Untuk diketahui, Pemkot Depok sebelumnya sudah berkali-kali memperpanjang pemberian insentif PBB-P2. Semula, insentif hanya berlaku hingga 31 Agustus, tetapi diperpanjang menjadi 30 September 2020.

Dalam perjalanannya, insentif berupa pembebasan denda tersebut diperpanjang hingga akhir Desember 2020."Biasanya saat tidak ada Covid-19, pembayaran PBB akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari batas waktu yang ditentukan," ujar Reza. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra