Web e-Faktur Pulih, DJP Tegaskan Denda Telat SPT Masa Berlaku Normal

JAKARTA, DDTCNews - Gangguan yang sempat terjadi pada e-faktur web based sudah pulih sepenuhnya, Rabu (31/7/2024) malam. Dengan begitu, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak ada relaksasi batas akhir pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Juni 2024.

Tak cuma itu, DJP juga memastikan ketentuan mengenai sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN juga berlaku normal.

"Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan perpanjangan waktu pelaporan SPT Masa PPN. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN dan sanksi administrasi tetap mengacu ketentuan yang ada," tulis Kring Pajak merespons pertanyaan netizen, Kamis (1/8/2024).

Penjelasan DJP di atas merupakan jawaban bagi seorang wajib pajak yang mengaku terpaksa menunda pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Juni 2024. Wajib pajak tersebut menyampaikan, berdasarkan kebijakan perusahaan dan mempertimbangkan eror web e-faktur yang masih terjadi hingga Rabu (31/7/2024) sore, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melewati batas waktu.

"E-faktur web based sejak tanggal 29 juli 2024 server-nya masih error sampai sekarang. Jadinya perusahaan saya tidak bisa lapor pajak. Kira-kira tetap harus bayar denda atau tidak ya?" tanya wajib pajak tersebut.

Seperti diketahui, web e-faktur sempat mengalami gangguan selama 3 hari, sejak Senin (29/7/2024) hingga Rabu (31/7/2024). Banyak wajib pajak yang mengeluhkan tidak bisa membuka laman web-efaktur.pajak.go.id.

Eror yang terjadi ini bersamaan dengan deadline pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Juni 2024 yang jatuh pada 31 Juli 2024. Karenanya, banyak desakan yang muncul agar DJP memberikan kelonggarakan pelaporan SPT Masa PPN.

Namun, seiring dengan pulihnya web e-faktur, DJP memastikan tidak memberikan kelonggaran itu. Sesuai dengan ketentuan UU KUP, sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN adalah senilai Rp500.000.

Gangguan yang terjadi kemarin merupakan yang pertama kali sejak e-faktur 4.0 diluncurkan pada pertengahan Juli 2024 lalu.

Menyusul gangguan yang memantik reaksi protes wajib pajak, DJP pun sempat menyampaikan permohonan maafnya. DJP beralasan gangguan terjadi karena padatnya penggunaan bandwith sarana teknologi informasi dan komunikasi.

“Kami sedang menyiapkan skenario terbaik apabila sampai batas waktu pelaporan SPT Masa kondisi ini masih belum dapat diselesaikan. Sekali lagi DJP mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi,” ungkap Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Dwi Astuti, kemarin. (sap)