PEMILU 2024

Wapres: Meninggalnya Petugas TPS karena Kelelahan Jangan Terulang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 November 2023 | 11:33 WIB
Wapres: Meninggalnya Petugas TPS karena Kelelahan Jangan Terulang

Petugas menunjukkan kardus berisi tinta di gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, Desa Blubuk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri untuk memastikan kesiapan teknis penyelenggaran pemilu 2024. Dia mewanti-wanti agar insiden meninggalnya petugas penyelenggara pemilu akibat kelelahan pada 2019 lalu tidak terulang.

Sebagai pengingat, sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia pada 2019 lalu akibat kelelahan dan faktor lainnya. Sementara itu, 5.175 petugas juga tercatat mengalami sakit.

"Pengalaman 2019 itu tidak boleh terulang sehingga banyak korban [meninggal] terutama karena kelelahan, disamping penyakit bawaan," ujar Ma'ruf, dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Baca Juga:
580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Karenanya, Ma'ruf mendorong KPU dan Polri mengacu pada hasil evaluasi atas pemilu 2019 lalu sebagai rujukan penyelenggaraan pemilu 2024. Pemerintah, ujar wapres, juga tengah menyusun langkah-langkah pencegahan menghindari kasus kelelahan berlebih yang dialami petugas pemilu.

"Karena itu sekarang sudah dipetakan bagaimana mereka itu supaya tidak mengalami hal itu [sakit dan meninggal]," ujar wapres.

Mendukung pernyataan wapres, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada antisipasi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban pemilu 2024. Menurutnya, dirinya sudah berkoordinasi dengan jajarannya di wilayah untuk memetakan potensi kerawanan keamanan pemilu.

Baca Juga:
Trump Janji Bakal Bebaskan Uang Lembur dari Pungutan Pajak

Polri melakukan pemetaan kerawanan keamanan dan ketertiban pemilu dengan mengacu pada data yang dihimpun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Untuk wilayah yang tergolong rawan, Polri akan meminta bantuan TNI dalam pengawalan berjalannya pemilu 2024, termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:45 WIB PEMILU 2024

580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Senin, 16 September 2024 | 15:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Bakal Bebaskan Uang Lembur dari Pungutan Pajak

Senin, 16 September 2024 | 14:00 WIB KP2KP PINRANG

DJP Ingatkan Calon Peserta Pilkada Lengkapi Dokumen Tax Clearance

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja