AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Muhamad Wildan | Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB
Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris. (foto: Antara)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris menjanjikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang memindahkan kegiatan produksinya ke dalam negeri.

Menurut Harris, investasi pada sektor manufaktur di dalam negeri diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan masyarakat kelas menengah yang kuat.

"Saya telah berjanji bahwa membangun kelas menengah yang kuat akan menjadi target utama dalam periode kepemimpinan saya," katanya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Bila terpilih menjadi presiden, lanjut Harris, pemerintah AS akan memberikan insentif kredit pajak kepada industri yang membangun kembali pabrik di AS dan membuka lapangan kerja di AS.

Diperinci dalam dokumen kebijakan ekonomi yang dirilis oleh tim kampanye Harris, insentif bernama The America Forward Tax Credit ini akan diberikan kepada mereka yang memperbarui ataupun membangun kembali pabrik yang sudah ada di AS.

Insentif kredit pajak juga akan diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi pada teknologi terbaru, seperti biomanufacturing, aerospace, artificial intelligence, quantum computing, hingga blockchain.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

"Kita tidak hanya harus membangun industri masa depan di AS, tapi juga membangunnya dengan lebih cepat. Untuk mendukung hal tersebut, kami berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses," ujar Harris seperti dilansir cnbc.com.

Investasi pada teknologi-teknologi terbaru tersebut juga diperlukan agar AS tidak kalah bersaing melawan China. "AS tidak dapat tinggal diam dan menyerah di hadapan negara-negara seperti China yang berpotensi membahayakan keamanan nasional kita," tulis Harris. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen