AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Muhamad Wildan | Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB
Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris. (foto: Antara)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris menjanjikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang memindahkan kegiatan produksinya ke dalam negeri.

Menurut Harris, investasi pada sektor manufaktur di dalam negeri diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan masyarakat kelas menengah yang kuat.

"Saya telah berjanji bahwa membangun kelas menengah yang kuat akan menjadi target utama dalam periode kepemimpinan saya," katanya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Bila terpilih menjadi presiden, lanjut Harris, pemerintah AS akan memberikan insentif kredit pajak kepada industri yang membangun kembali pabrik di AS dan membuka lapangan kerja di AS.

Diperinci dalam dokumen kebijakan ekonomi yang dirilis oleh tim kampanye Harris, insentif bernama The America Forward Tax Credit ini akan diberikan kepada mereka yang memperbarui ataupun membangun kembali pabrik yang sudah ada di AS.

Insentif kredit pajak juga akan diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi pada teknologi terbaru, seperti biomanufacturing, aerospace, artificial intelligence, quantum computing, hingga blockchain.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

"Kita tidak hanya harus membangun industri masa depan di AS, tapi juga membangunnya dengan lebih cepat. Untuk mendukung hal tersebut, kami berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses," ujar Harris seperti dilansir cnbc.com.

Investasi pada teknologi-teknologi terbaru tersebut juga diperlukan agar AS tidak kalah bersaing melawan China. "AS tidak dapat tinggal diam dan menyerah di hadapan negara-negara seperti China yang berpotensi membahayakan keamanan nasional kita," tulis Harris. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 10:30 WIB KP2KP SINJAI

Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini