AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Muhamad Wildan | Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB
Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris. (foto: Antara)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris menjanjikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang memindahkan kegiatan produksinya ke dalam negeri.

Menurut Harris, investasi pada sektor manufaktur di dalam negeri diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan masyarakat kelas menengah yang kuat.

"Saya telah berjanji bahwa membangun kelas menengah yang kuat akan menjadi target utama dalam periode kepemimpinan saya," katanya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Bila terpilih menjadi presiden, lanjut Harris, pemerintah AS akan memberikan insentif kredit pajak kepada industri yang membangun kembali pabrik di AS dan membuka lapangan kerja di AS.

Diperinci dalam dokumen kebijakan ekonomi yang dirilis oleh tim kampanye Harris, insentif bernama The America Forward Tax Credit ini akan diberikan kepada mereka yang memperbarui ataupun membangun kembali pabrik yang sudah ada di AS.

Insentif kredit pajak juga akan diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi pada teknologi terbaru, seperti biomanufacturing, aerospace, artificial intelligence, quantum computing, hingga blockchain.

Baca Juga:
Aturan Permintaan Suket Hal yang Jadi Dasar Surat Keputusan Keberatan

"Kita tidak hanya harus membangun industri masa depan di AS, tapi juga membangunnya dengan lebih cepat. Untuk mendukung hal tersebut, kami berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses," ujar Harris seperti dilansir cnbc.com.

Investasi pada teknologi-teknologi terbaru tersebut juga diperlukan agar AS tidak kalah bersaing melawan China. "AS tidak dapat tinggal diam dan menyerah di hadapan negara-negara seperti China yang berpotensi membahayakan keamanan nasional kita," tulis Harris. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China