Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

NUSA DUA, DDTCNews – Perekonomian Indonesia perlu tumbuh di atas 5% agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pertemuan ke-9 Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED). Menurutnya, dalam jangka menengah, Indonesia butuh tumbuh di kisaran 6—7% untuk menghindari middle income trap.

“Pertumbuhan [ekonomi] Indonesia yang sebesar 5% bukanlah pertumbuhan yang rendah. Itu masih bagus tetapi tidak cukup. Kita pernah di 5,2% tetapi sulit mempertahankannya. Apalagi kita melihat tantangan global antara lain, perang dagang Amerika-China, Brexit,” jelasnya.

Dalam pertemuan yang pada tahun ini mengambil tema ‘Thriving Indonesia: Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness’ ini, Suahasil mengatakan perlunya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

Untuk itu, dalam lima tahun terakhir, Indonesia sudah membangun infrastruktur secara masif. Selanjutnya, sumber produktivitas lainnya adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, Presiden Joko menginginkan adanya perbaikan yang sangat signifikan di dalam kualitas sumber daya manusia.

Di tengah era bonus demografi, sambungnya, Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang produktif dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk meraih keuntungan tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia mutlak diperlukan. Untuk mendorong daya saing, pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan dan menciptakan birokrasi yang lebih efisien, serta melakukan transformasi ekonomi.

Dalam sesinya yang berjudul ‘Productivity Growth, Institutions, and Fiscal Policy’, Naoyuki Yoshino dari Asian Development Bank Institute (ADBI) menyampaikan bahwa negara yang terjebak dalam pendapatan kelas menengah juga disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengadaptasi teknologi.

Untuk itu, peningkatan foreign direct investment (FDI). Jika FDI sudah masuk, negara dapat mengembangkan teknologinya sendiri. Dari sisi kebijakan fiskal, Indonesia juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah penggelapan pajak.

Berdasarkan keterangan resmi Kemenkeu, AIFED merupakan kegiatan tahunan yang diselengggarakan untuk mendapatkan pemikiran komprehensif mengenai penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia dalam konteks menuju Indonesia Emas dan lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Dalam acara ini juga dilakukan soft launching laporan hasil studi bersama Kemenkeu dengan ADB berjudul ‘Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation’. Forum ini menjadi sarana bertemunya para akademisi, pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Mereka bisa berkolaborasi, mengidentifikasi tantangan ke depan, serta menyiapkan strategi kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan kemajuan teknologi guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. (kaw)