TARIF CUKAI ROKOK

Wamenkeu: Kenaikan Tarif Tidak Rata untuk Semua Jenis Rokok

Redaksi DDTCNews | Minggu, 27 Oktober 2019 | 16:25 WIB
Wamenkeu: Kenaikan  Tarif Tidak Rata untuk Semua Jenis Rokok

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sudah diteken melalui PMK No. 152/2019. Kebijakan tersebut dinilai sudah memperimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan efek dari produk turunan tembakau.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan beleid No.152/2019 merupakan implementasi keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Besaran kenaikan juga telah memperhitungkan tidak adanya perubahan tarif dalam dua tahun terakhir.

"Jadi PMK cukai hasil tembakau itu sebagai kebijakan dari keputusan Presiden beberapa waktu lalu dan besaran kenaikan itu juga sudah memperhatikan tidak adanya kenaikan cukai tahun lalu. Jadi dirapel seperti itu," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga:
Kebijakan Cukai Rokok dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Mantan Kepala BKF itu menyebutkan penyesuaian tarif cukai rokok mempertimbangkan tiga aspek kunci. Pertama ialah pengendalian konsumsi dan efek eksternalitas negatif yang dihasilkan kepada kesehatan.

Kedua, ialah memperhatikan keberlangsungan industri rokok. Untuk aspek ini, Suahasil menyebutkan kenaikan tarif tidak berlaku sama untuk semua jenis layer produksi rokok. Terdapat pembedaan perlakuan tarif antara produsen besar yakni kelompok sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin dengan kelompok sigaret kretek tangan.

"Keputusan itu tidak kita ratakan semua untuk semua jenis rokok, kita coba bedakan antara home industri dengan kretek mesin. Jadi dari sisi ekonomi kita bedakan, " paparnya.

Baca Juga:
Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Kemudian faktor ketiga ialah instrumen cukai untuk menambah penerimaan negara. Kenaikan tersebut dinilai sudah optimal dalam meningkatkan setoran ke kas negara, mengendalikan konsumsi dan menjaga keberlangsungan industri rokok di tanah air.

Seperti diketahui, penyesuaian tarif CHT dalam PMK No.152/2019 mengerek naik rata-rata tertimbang tarif cukai sebesar 23%. Kenaikan tertinggi berlaku untuk rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II. Kelompok hasil tembakau dengan harga jual eceran (HJE) paling rendah Rp1.015 sampai Rp1.485 dikenakan tarif Rp470 atau naik 32,39%.

Selanjutnya, SPM golongan II dengan harga jual eceran lebih dari Rp1.485 dikenakan tarif cukai untuk setiap batang atau gram sebesar Rp485. Golongan SPM ini mencatat kenaikan sebesar 31,08%. Adapun kelompok produksi sigaret kretek tangan kenaikan tarif cukai berkisar pada 10% hingga 16%. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Cukai Rokok dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Selasa, 15 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Rabu, 09 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Plastik Bakal Kena Cukai, UMKM Ingin Pemerintah Beri Produk Alternatif

Selasa, 08 Oktober 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Masa Berlaku Tax Holiday PMK 130/2020 Diperpanjang hingga Akhir 2025

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN