Wajib Pajak Ingin Pindah KPP, Bagaimana Caranya?

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar ke Ditjen Pajak (DJP).

Permohonan pemindahan dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pemindahan wajib pajak dan meng-upload dokumen pendukung ke aplikasi registrasi yang disediakan DJP.

"Formulir pemindahan wajib pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum," bunyi Pasal 18 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, dikutip Sabtu (17/9/2022).

Berdasarkan permohonan yang disampaikan tersebut, wajib pajak akan diberi bukti penerimaan elektronik (BPE) bila permohonan sudah memenuhi ketentuan. Bila permohonan tidak memenuhi ketentuan, permohonan akan dianggap tidak diajukan dan kepala KPP akan memberitahukan hal tersebut ke email wajib pajak.

Berdasarkan permohonan wajib pajak yang telah diberi BPE, KPP lama akan melakukan penelitian untuk memastikan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak memang benar-benar tidak berada di wilayah KPP lama.

Surat pindah akan diterbitkan oleh KPP lama bila permohonan wajib pajak dikabulkan. Bila permohonan ditolak, KPP lama akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat dipindah. Keputusan harus diterbitkan oleh KPP lama paling lama 5 hari kerja setelah penerbitan BPE.

Bila dalam jangka waktu 5 hari KPP lama ternyata tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak akan dianggap terkabul dan KPP lama harus menerbitkan surat pindah paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu terlampaui.

Surat pindah akan disampaikan kepada wajib pajak dan KPP baru baik secara elektronik lewat email, secara langsung, atau melalui pos dan jasa ekspedisi.

Ketika menerima surat pindah dari KPP lama, KPP baru berkewajiban menerbitkan kartu NPWP dalam waktu 1 hari kerja setelah surat pindah diterima.

KPP baru juga harus melakukan penelitian guna menguji kebenaran tempat usaha dalam hal wajib pajak adalah pengusaha kena pajak (PKP). Penelitian harus dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah surat pindah diterima KPP baru. (sap)