Wah! Sri Mulyani Ungkap Ada 1.025 Kasus Pembawaan Uang Tunai

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat masih ada 1.025 kasus terkait dengan pelanggaran ketentuan pembawaan uang tunai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mayoritas pelanggaran atas ketentuan pembawaan uang tunai dilakukan oleh penumpang angkutan udara.

"Ini sejalan dengan penilaian risiko pencucian yang dilakukan oleh DJBC, bahwa pembawaan uang tunai masih berisiko tinggi berasal dari penumpang pesawat udara dibandingkan dengan penumpang kapal laut dan angkutan darat," ujar Sri Mulyani, Rabu (23/11/2022).

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan ketentuan pembawaan uang tunai, Sri Mulyani mengatakan DJBC telah mempermudah prosedur pemberitahuan pembawaan uang tunai. Kemudahan tersebut diberikan melalui aplikasi Electronic Customs Declaration (ECD) yang digunakan untuk mengisi dokumen BC 2.2.

"Saya harap dengan ECD tersebut masyarakat akan makin mudah dalam melakukan pelaporan. Ini tentu membantu otoritas intelijen dan penegak hukum untuk bisa melakukan identifikasi dan deteksi dini terkait dengan siapa yang memang patut dicurigai," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, ketentuan terkait pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean diatur pada UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada Pasal 34 ayat (1) UU 8/2010, setiap orang yang membawa uang tunai baik dalam bentuk mata uang rupiah, valas, ataupun dalam bentuk instrumen pembayaran lainnya dengan nilai minimal Rp100 juta harus memberitahukan pembawaan uang tersebut ke DJBC.

Bila tidak diberitahukan, pembawa uang akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawah dengan nilai denda maksimal Rp300 juta.

Terhitung sejak Januari hingga September 2022, PPATK mencatat ada 1.813 laporan pembawaan uang tunai laporan biasa (LPUTLB), 125 pelanggaran LPUT, dan 4 LPUT mencurigakan. (sap)