KETERBUKAAN INFORMASI

Wah, Kemenkeu Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 November 2019 | 15:46 WIB
Wah, Kemenkeu Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2019.

Otoritas fiskal memperoleh predikat sebagai badan publik kementerian dengan kualifikasi informatif. Kategori ini sebagai kualifikasi tertinggi dalam Anugerah KIP. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana pagi ini, Kamis (21/11/2019).

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dalam penerapan good governance di Kementerian Keuangan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto melalui keterangan resmi.

Baca Juga:
Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Hal tersebut, sambungnya, tidak lepas dari komitmen Menkeu dan seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, ada pula andil koordinasi layanan informasi publik oleh perangkat PPID di lingkungan Kemenkeu dan inovasi layanan informasi publik yang terus dikembangkan.

Kepala Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi harus dijadikan sebagai budaya dalam proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik. Budaya itu memang harus dimulai dari pimpinan.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” ujarnya.

Baca Juga:
Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Selain Kemenkeu, ada 10 Kementerian lain yang masuk ke dalam kualifikasi Informatif. Kemenkeu sejak 2013 secara konsisten telah menjadi badan publik yang terdepan dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Sekadar informasi, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik diikuti 264 badan publik yang terdiri dari kementerian, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, lembaga nonstruktural, perguruan tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian, dan partai politik. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

DJP Jakpus Gelar Kemenkeu Mengajar di 13 Sekolah, Begini Pesannya

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB