KEMENTERIAN KEUANGAN

Wah, Kemenkeu Kembali Raih Penghargaan Kehumasan

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Desember 2019 | 13:40 WIB
Wah, Kemenkeu Kembali Raih Penghargaan Kehumasan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menerima penghargaan.

JOGJAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih Anugerah Perhumas 2019 untuk kategori humas pemerintah. Penghargaan diberikan dalam ajang Konvensi Nasional Humas (KNH) 2019.

Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) memilih Kemenkeu karena otoritas fiskal ini dianggap sebagai humas pemerintah yang berkontribusi terhadap dunia kehumasan. Kemenkeu juga dinilai menunjukkan kinerja dan menjadi pelopor transformasi kehumasan pemerintah.

Pertimbangan lainnya adalah karena Kemenkeu telah mendapat penghargaan dalam kategori Humas pemerintah dan berhasil membawa nama bangsa ke dalam forum global dengan meraih Golden World Award yang diselenggarakan International Public Relations Association (IPRA) pada 2018 dan 2019.

Baca Juga:
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

“Penghargaan ini semakin menguatkan komitmen Kemenkeu sebagai badan publik yang senantiasa melakukan komunikasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus dapat mengedukasi publik,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

Adapun Perhumas merupakan organisasi profesi bagi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia yang berdiri sejak 15 Desember 1972. Sementara itu, KNH 2019 merupakan forum untuk menyatukan praktisi public relations, pakar komunikasi, dan stakeholders kunci dari berbagai elemen di seluruh Indonesia.

Forum tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi membangun reputasi Indonesia, baik di tingkat domestik maupun global. KNH 2019 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil di era digital society 5.0, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Sekadar informasi, Golden World Award dari IPRA yang diberikan pada 2018 berkat capaian program pengampunan pajak. Suksesnya program amnesti pajak ini tidak lepas dari komunikasi yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Sementara untuk 2019, Golden Word Award juga salah satunya karena program terkait pajak, persisnya program kehumasan dalam memasyarakatkan pelaporan pajak secara online menggunakan e-Filing (Embracing Technology to Elevate Tax Revenue). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Senin, 16 Desember 2024 | 11:06 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Jumat, 13 Desember 2024 | 15:00 WIB KANWIL DJP BALI

Kanwil DJP Bali Adakan Pelatihan Juru Sita Pajak Daerah

Jumat, 13 Desember 2024 | 14:45 WIB PMK 93/2024

Kemenkeu Akan Kembangkan Platform Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?