Wah, 10.000 Rumah Tangga Harus Bayar Pajak Properti Pertama Kalinya

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak lebih dari 10.000 rumah tangga akan terkena kewajiban pembayaran pajak lokal properti untuk pertama kalinya. Ketentuan ini akan menjadi bagian dari reformasi yang diumumkan pada 2019.

Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar menginsyaratkan kepada siapapun yang membeli rumah pada 2013 harus mulai membayar pajak lokal properti mulai 2020. Kelompok yang sudah mendapatkan pembebasan pajak selama ini menjadi bidikan pajak properti dalam reformasi yang dirancang Menteri Keuangan Paschal Donohoe dan Menteri Perumahan Eoghan Murphy.

“Itu [pembebasan] tidak adil karena mereka mendapat manfaat dari layanan lokal, sama seperti orang lain. Itu dilakukan dengan alasan tertentu pada 2013, untuk mendorong peningkatan pasokan perumahan. Namun, sekarang sudah berjalan kea rah yang benar,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini waktunya untuk mempertimbangkan pengenaan pajak properti sehingga mampu mendatangkan dana tambahan untuk pemerintah daerah. Langkah ini akan memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah.

Pajak saat ini dibebankan berdasarkan nilai rumah pada Mei 2013. Penilaian properti baru akan dimulai pada November mendatang. Jika melihat peningkatan harga properti dalam lima tahun terakhir, rumah tangga akan menghadapi tagihan yang jauh lebih tinggi pada 2020. Namun, Varadkar berjanji hal tersebut tidak akan terjadi.

“Saya tahu orang-orang merasa bahwa karena harga rumah telah naik banyak dalam empat atau lima tahun terakhir itu berarti pajak properti mereka akan naik sebesar jumlah itu. Kami akan memastikan itu tidak terjadi,” tegasnya, seperti dilansir dari independent.ie.

Dia mengatakan ada sebuah sistem yang dikerjakan agar ada kepastian jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh otoritas lokal dari pajak properti tetap statis setelah properti dinilai kembali. Dalam konteks reformasi, pemerintah juga mencari cara agar uang yang dibayarkan rumah tangga bisa langsung masuk untuk biaya layanan di daerah masing-masing.

“Masih perlu ada dana penyetaraan untuk memastikan negara-negara yang kurang mampu itu, terutama yang berada di pesisir barat, jangan kalah. Namun, saya pikir orang lebih suka melihat pajak aktual yang mereka bayar pergi ke otoritas lokal mereka sendiri,” jelas Varadkar. (kaw)