VIETNAM

Vietnam Perpanjang Insentif Pajak Hingga 2025, Sektor Properti Melesat

Dian Kurniati | Sabtu, 30 November 2024 | 12:00 WIB
Vietnam Perpanjang Insentif Pajak Hingga 2025, Sektor Properti Melesat

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja mengumumkan perpanjangan periode pemberian insentif pajak untuk sektor properti hingga akhir 2025.

Perdana Menteri Hun Manet mengatakan insentif pajak bertujuan membuat harga rumah lebih terjangkau. Dia berharap insentif tersebut juga mampu mendorong kinerja sektor properti dan sektor lain yang terkait.

"Tujuan utama kami adalah untuk mengatasi semua persoalan yang terjadi serta memastikan kelangsungan hidup sektor real estat," katanya, dikutip pada Sabtu (30/11/2024).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Hun Manet mengatakan pemerintah telah memiliki 2 kebijakan untuk mendukung sektor properti dan real estat. Dengan 2 kebijakan tersebut, pemilik properti dan calon pembeli rumah baru diharapkan dapat terbantu.

Kebijakan pertama yakni pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk semua jenis properti hunian senilai di bawah US$70.000 atau sekitar Rp1,1 miliar. Kedua, pembebasan BPHTB bagi pembeli rumah pertama kali dalam proyek perumahan dengan harga properti di bawah US$210.000 atau Rp3,3 miliar.

"Mereka yang belum mendaftarkan hak kepemilikan atas properti harus segera mengurusnya agar memperoleh pembebasan pajak," ujarnya.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Hun Manet menyebut kebijakan serupa juga bakal diberikan kepada pembeli rumah pertama kali di proyek perumahan atau rumah susun senilai lebih dari US$70.000 atau Rp1,1 miliar tetapi di bawah US$210.000 atau Rp3,3 miliar. Kebijakan ini rencananya diberikan hingga akhir 2025.

Dia menjelaskan properti dan real estat memiliki peran penting dalam perekonomian Kamboja. Apabila sektor tersebut kontraksi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan sektor lainnya seperti perbankan.

Sepanjang 2000 hingga Juli 2024, pemerintah telah mengeluarkan izin untuk pembangunan 66.978 proyek konstruksi di seluruh Kamboja. Proyek ini mencakup total area seluas 194,3 juta meter persegi, dengan perkiraan nilai investasi mencapai US$77,7 miliar.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya