UU PPP Direvisi, Skema Penanganan Atas UU yang Diuji di MK Ikut Diubah

JAKARTA, DDTCNews - RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR turut memuat ketentuan tentang penanganan atas UU yang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan hal ini perlu diperinci agar pemerintah dan DPR memiliki acuan bila suatu UU diuji di MK.

"Supaya ada acuan, jadi termasuk juga kalau ada putusan MK itu seperti apa supaya nanti tidak terjadi perdebatan lagi," ujar Awiek, Selasa (8/2/2022).

Pada draf revisi UU PPP yang diusulkan Baleg, perincian mengenai mekanisme penanganan UU yang diuji di MK dijabarkan pada 4 ayat baru yang disisipkan ke dalam Pasal 9 UU PPP.

Bila suatu UU diuji di MK, maka penanganan di lingkungan DPR akan dikoordinaiskan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas RUU dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

Bila alat kelengkapan DPR yang dimaksud sudah tidak ada saat UU diuji, maka komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan akan menjadi kuasa DPR.

Di lingkungan pemerintah, penanganan atas UU yang diuji di MK dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian UU di MK akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DPR dan peraturan presiden (perpres).

Untuk diketahui, direvisinya UU PPP adalah respons atas putusan MK terhadap UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

MK menilai penyusunan UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus tidak berdasarkan pada metode yang pasti, baku, dan standar. MK juga menemukan perubahan penulisan beberapa substansi setelah UU tersebut disetujui oleh DPR dan pemerintah.

MK memberikan waktu kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat UU untuk memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Bila dalam 2 tahun tidak ada perbaikan, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. (sap)